Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Toto Hutagalung Masuk Daftar Pencarian Orang KPK

Kompas.com - 03/04/2013, 20:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia adalah salah satu tersangka kasus pemberian hadiah kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono.

“Sudah dong (masuk DPO), kan sudah masuk pencegahan, jadi sudah masuk ke dalam sistem orang yang dicari,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Hingga kini, KPK masih mengejar Toto yang menghilang sejak proses tangkap tangan KPK di Bandung pada 22 Maret lalu.

Bambang memperkirakan, Toto yang disebut sebagai orang kepercayaan Wali Kota Bandung Dada Rosada itu masih berada di Indonesia. Dia pun mengimbau Toto menyerahkan diri demi kebaikannya sendiri. “Karena dengan menyerahkan diri, kami bisa membuat terang perkara dan Pak Toto juga bisa melakukan pembelaan diri, daripada Pak Toto terus-menerus berlari-lari dari satu tempat ke tempat lain, itu malah melelahkan Pak Toto,” ucap Bambang.

Hari ini, KPK memanggil Toto untuk diperiksa sebagai saksi meskipun keberadaan yang bersangkutan belum diketahui. Menurut Bambang, buronnya Toto tidak menghalangi proses penyidikan di KPK.

Dalam kasus pemberian hadiah ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Toto, mereka yang menjadi tersangka adalah hakim Setyabudi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, dan pria bernama Asep yang diduga sebagai suruhan Toto untuk memberikan uang kepada hakim Setyabudi.

Selain memanggil Toto, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan sopir Herry yang bernama Yayat dan pegawai negeri Pemkot Bandung, Didi Rismunadi. Kemarin, KPK memeriksa ajudan Dada yang bernama Adhli El Efwan.

Nama Dada memang terseret dalam pusaran kasus ini. Informasi yang diperoleh Kompas menyebutkan, penetapan Dada sebagai tersangka bukan selangkah lagi, melainkan hanya separuh langkah. KPK saat ini baru mencegah Dada ke luar negeri. Pencegahan dilakukan sejak 23 Maret 2013. KPK dipastikan bakal memeriksa Dada.

“Wali Kota Bandung pasti akan diperiksa karena sudah dicegah ke luar negeri, tetapi belum ada jadwal kapan pemeriksaannya,” ujar Johan. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Dada di kantor Pemkot Bandung. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Nasional
    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Nasional
    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Nasional
    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Nasional
    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Nasional
    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Nasional
    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Nasional
    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Nasional
    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Nasional
    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    Nasional
    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Nasional
    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Nasional
    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com