Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ONH Turun Tapi Pelayanan Harus Meningkat

Kompas.com - 02/04/2013, 23:30 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Penurunan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriyah/ 2013 Masehi hasil kesepakatan pemerintah dan DPR- RI patut disambut baik.

Namun, Kementerian Agama diminta tetap meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Harapan itu diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Haji (KPH) Slamet Efendy Yusuf, di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Sebagaimana diberitakan, Senin lalu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2013 ini sebesar 3.527 dollar AS.

Jumlah itu menurun rata-rata sekitar 90 dollar AS dibandingkan BPIH tahun 1433 Hijriyah/tahun 2012 sebesar 3.617 dollar AS. Slamet Efendy Yusuf mengatakan, penurunan BPIH itu hendaknya semata-mata karena alasan obyektif, yaitu pemerintah semakin dapat mengefisienkan pelayanan, mulai dari transportasi, penyewaan rumah, sampai katering.

Penurunan itu jangan lantas diikuti penurunan pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji. Sebaliknya, Kementerian Agama harus meningkatkan pelayanan.

"Ada beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan karena banyak dikeluhkan jemaah haji, seperti jarak pemondokan dengan Masjidil Haram, atau transportasi," katanya.

Pemondokan, misalnya, harus direncanakan dan diurus dengan sungguh-sungguh. Sekarang Masjidil Haram sedang dipugar sehingga penginapan akan semakin jauh. Pemerintah harus memberikan gambaran menyeluruh kepada jemaah tentang jarak antara penginapan dan masjid.

Transportasi juga perlu disiapkan lebih matang dengan menambah jumlah armada, menjamin bus yang lebih baik, dan penempatan jemputan yang lebih jelas. Jangan sampai ada jemaah kesulitan mendapatkan transportasi ketika perlu pergi ke Masjidil Haram.

"Kementerian Agama dan para petugas haji tidak boleh terjebak dalam bisnis rutin sebagaimana biasa. Perbaikan harus dipersiapkan secara matang dengan terobosan-terobosan. Jangan sampai kekurangan-kekurangan sebelumnya terulang lagi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com