Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu SBY, Demokrat Tambah 2 Wakil Ketua Umum

Kompas.com - 02/04/2013, 12:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan menambah dua jabatan wakil ketua umum (waketum) dewan pimpinan pusat. Penambahan dua wakil ketua umum itu untuk membantu tugas Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Rencananya menambah dua wakil ketum," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Nurhayati Alie Assegaf, di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Nurhayati mengatakan, calon dua waketum Demokrat masih dirahasiakan. Dengan penambahan dua waketum itu, kata dia, SBY dapat fokus dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.

Nurhayati menambahkan, akan ada pula perubahan dalam struktur di DPP Demokrat. "Yang jelas tidak ada geser-menggeser. Kebersamaan adalah kunci keberhasilan," ucapnya.

Ketika dimintai tanggapan adanya hubungan keluarga antara Ketum SBY dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Nurhayati menjawab,"Di dalam politik itu bukan KKN. Mas Ibas kan terpilih pada periode lama. Pak SBY terpilih secara demokratis."

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, DPP sudah berjalan seperti biasa. Pengurus harian DPP sudah menggelar rapat pertama pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) pada Senin (1/4/2013) malam. Rapat itu dipimpin Ketua Harian DPP Syarif Hasan.

"Setelah selesai kongres, DPP harus berjalan seperti biasa. Semua elemen DPP harus siap bekerja," kata dia.

Ikuti dinamika Partai Demokrat dalam topik:
KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com