Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dorong Pemilu Wali Kota/Bupati di DPRD

Kompas.com - 01/04/2013, 19:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mendorong agar pemilihan bupati atau wali kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Langkah itu dinilai dapat mencegah konflik horizontal maupun praktik korupsi pasca-pemilihan langsung bupati/wali kota.

"Kalau semua daerah terjadi konflik dengan pemilihan langsung, maka kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi, kembali ke perwakilan. Kebetulan undang-undangnya (Pemilu Kepala Daerah) sedang kita bahas dengan DPR," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Hal itu dikatakan Gamawan menyikapi kerusuhan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terkait pemilu kepala daerah. Massa pendukung calon wali kota/wakil wali kota Palopo yang kalah, Haidir Basir-Thamrin Jufri, diduga membakar enam gedung perkantoran karena tidak menerima kekalahan.

Gamawan mengatakan, sudah ada 50 korban tewas akibat kerusuhan yang berkaitan dengan pemilu bupati/wali kota secara langsung sejak 2005. Seluruh parpol, kata dia, seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada para kader serta pendukungnya.

Ia  menambahkan, dengan dipilih oleh DPRD, akan lebih mudah mengawasi proses pemilu. Dalam pembahasan, kata dia, ada wacana agar proses pemilihan langsung dilakukan setelah seluruh pasangan menyampaikan visi dan misi di DPRD.

"Pada hari itu juga dilakukan pemilihan dan ruangan itu dibuat supaya tidak bisa SMS (short message service atau pesan singkat), buat perjanjian segala macam, steril. Mengontrol 40-50 orang (anggota DPRD) kan mudah daripada money politic (di masyarakat)," kata Gamawan.

Proses pemilihan langsung wali kota/bupati, kata Gamawan, juga meringankan pengeluaran pasangan. Dengan biaya politik yang murah, tambahnya, diharapkan pasangan terpilih tidak tergerak untuk korupsi selama menjabat.

"Ini sedang dalam kajian kita bersama DPR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat RUU tentang Pemilu Kepala Daerah dapat kita selesaikan. Saya berharap dengan kejadian di Palopo ada pencerahan terhadap kita semua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com