Kompas.com - 27/03/2013, 04:14 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk itu, UU Pilpres dinilai tak perlu direvisi.

Hal itu merupakan pandangan mini Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar terkait revisi UU Pilpres yang disampaikan dalam rapat pleno Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Subiakto mengatakan, pihaknya tetap konsisten berpandangan menunda pembahasan RUU Pilpres. Pihaknya menilai, UU Pilpres masih relevan digunakan dalam Pilpres 2014. Jika direvisi, kata dia, hanya akan mengakomodasi politik praktis.

Terkait isu yang paling disorot, yakni mengenai ambang batas pengusungan capres-cawapres, Subiakto mengatakan, ambang batas saat ini tak perlu diubah. Ambang batas tersebut, yakni 20 persen perolehan suara kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. "Angka ini sudah cukup toleran," ucapnya.

Adapun mengenai masalah lain yang bersifat teknis seperti pemberian suara dengan mencontreng atau mencoblos, katanya, cukup diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara Anggota Baleg dari Fraksi Golkar Ali Wongso Sinaga mengatakan, pihaknya menilai tidak ada urgensi untuk merevisi UU Pilpres. Ambang batas pengusungan capres-cawapres, kata dia, tak perlu diubah agar terjadi koalisi yang kuat. Ketika terpilih nanti, pemerintahan akan berjalan efektif.

"Golkar berpendapat bahwa UU Pilpres pada saat ini tidak tepat untuk diubah karena masih relevan untuk diterapkan pada Pilpres 2014. Hal-hal teknis bisa dipayungi dengan peraturan perundang-undangan di bawah UU," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Begitu juga dengan anggota Baleg dari Fraksi PAN Taslim Chaniago yang menyatakan menolak pembahasan revisi UU Pilpres lantaran akan menguras waktu dan tenaga serta dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu yang sudah ditetapkan.

Anggota Baleg dari Fraksi PKB Malik Haramain juga menyatakan hal senada. Dia menganggap tidak ada urgensinya untuk merubah UU Pilpres. Menurutnya, tidak baik jika UU Pilpres diubah-ubah setiap menjelang Pemilu.

Adapun terkait ambang batas pengusungan capres-cawapres, F-PKB berpendapat tak perlu diubah. "Tujuannya memastikan legitimasi politik kuat dan efektifitas pemerintahan," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.