PKS: Demo Marak, Presiden Harus Evaluasi Kinerjanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo besar dengan disertai pengguliran isu kudeta diperkirakan akan dilakukan pada hari ini, Senin (25/3/2013). Meski akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran, Presiden tetap diminta untuk tidak khawatir dan melihatnya sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja pemerintahan.

"Aksi yang dilakukan elemen anak bangsa tersebut hanya simbolik atas ketidakpuasan masyarakat saja, dan tidak akan sampai membuat pemerintahan SBY-Boediono tumbang. Oleh karena itu SBY-Boediono tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik, aksi tersebut cukup disikapi secara wajar dan proposional," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra di Jakarta, Senin pagi.

Demo hari ini, kata Indra, merupakan salah satu bentuk aspirasi yang ingin disampaikan anak bangsa kepada pemerintahan SBY-Boediono. "Dalam era demokrasi saat ini, sangat wajar jika rakyat mengkritisi pemerintah. Selama ini memang banyak pihak terutama para aktivis yang kecewa dengan pemerintah. Jadi wajar mereka mengkritisi, menyerukan sikap dan kekecewaannya tersebut kepada pemerintah," ucap Indra.

Indra pun meminta Presiden untuk melakukan introspeksi diri. "SBY-Boediono harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap kinerjanya untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakan hukum, menciptakan ketertiban dan kemanan," ucap Indra.

Indra juga berharap agar aparat keamanan dapat bersikap profesional dan proporsional, serta tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengawal aksi besar-besaran hari ini.

Seperti diberitakan, MKRI tetap akan memulai aksi pada Senin ( 25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB. Aksi Senin besok merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Aksi demo ini disebut-sebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono.

Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara. Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.