Kompas.com - 24/03/2013, 18:15 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan dana kampanye untuk Pemilu 2014 melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini dapat mencegah praktik korupsi yang dilakukan anggota legislatif periode mendatang. Selain itu, pembatasan belanja kampanye dapat mencegah gangguan kejiwaan para calon legislatif yang gagal dalam pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan, banyak politisi periode 2009-2014 yang kesulitan membayar utang kampanye Pemilu 2009 lantaran pengelolaan kampanye yang tidak baik, mereka jor-joran mengeluarkan dana agar terpilih. Tidak sedikit dana yang didapat dari pinjaman.

"Caleg jadi saja ada yang mengalami kesulitan. Gaji yang diterima langsung dipotong bank. Apalagi caleg yang tidak terpilih. Banyak utang, tidak bisa bayar cicilan. Banyak caleg gagal yang stres," kata Arwani saat diskusi di Jakarta, Minggu (21/3/2013).

Arwani mengaku saat ini sudah banyak tuntutan dari timnya di daerah pemilihan untuk membicarakan serius masalah pendanaan kampanye. Untuk itu, kata dia, perlu ada pengaturan oleh KPU agar pendanaan tidak menjadi liar. Apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan ketatnya persaingan antar-caleg.

Arwani mengatakan, partainya juga berkepentingan pengaturan belanja kampanye. Pasalnya, kata dia, PPP hanya memiliki 38 anggota di DPR, tak sebanding dengan jumlah anggota DPR dari parpol lain. Padahal, ada 77 daerah pemilihan di Indonesia.

Arwani mengatakan, pihaknya mendukung peraturan KPU asalkan konsepnya jelas dan tidak menyulitkan caleg. Menurut dia, harus dibedakan nominal maksimal biaya kampanye di tiap dapil. Pasalnya, jumlah kabupaten dan kondisi geografis tiap kabupaten di tiap dapil berbeda-beda.

"Transportasi di dapil Jakarta pakai mobil sudah bisa mobilitas. Di dapil saya (Jawa Tengah III) harus naik pesawat, sewa mobil. Apalagi di kawasan timur harus transit dulu, naik kapal. Jika KPU ada konsep yang jelas, kenapa tidak. Demi pemilu yang jujur dan adil, demi menghindari pemilu yang liberal, saya sepakat kalau ada peraturan yang membatasi dana kampanye," kata Arwani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, banyak kalangan juga sudah mendorong agar Pemilu 2014 menjadi momentum perbaikan mekanisme rekrutmen caleg agar bisa lebih jujur dan adil, termasuk sistem pendanaan. Menurut KPK, praktik korupsi di legislatif karena ada problem di sistem pendanaan. Ini yang akan menjadi faktor kuat dibutuhkan segera peraturan KPU terkait pembatasan dana kampanye.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Nasional
KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

Nasional
Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

Nasional
Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.