Hindari Caleg Stres, Batasi Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan dana kampanye untuk Pemilu 2014 melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini dapat mencegah praktik korupsi yang dilakukan anggota legislatif periode mendatang. Selain itu, pembatasan belanja kampanye dapat mencegah gangguan kejiwaan para calon legislatif yang gagal dalam pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan, banyak politisi periode 2009-2014 yang kesulitan membayar utang kampanye Pemilu 2009 lantaran pengelolaan kampanye yang tidak baik, mereka jor-joran mengeluarkan dana agar terpilih. Tidak sedikit dana yang didapat dari pinjaman.

"Caleg jadi saja ada yang mengalami kesulitan. Gaji yang diterima langsung dipotong bank. Apalagi caleg yang tidak terpilih. Banyak utang, tidak bisa bayar cicilan. Banyak caleg gagal yang stres," kata Arwani saat diskusi di Jakarta, Minggu (21/3/2013).

Arwani mengaku saat ini sudah banyak tuntutan dari timnya di daerah pemilihan untuk membicarakan serius masalah pendanaan kampanye. Untuk itu, kata dia, perlu ada pengaturan oleh KPU agar pendanaan tidak menjadi liar. Apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan ketatnya persaingan antar-caleg.

Arwani mengatakan, partainya juga berkepentingan pengaturan belanja kampanye. Pasalnya, kata dia, PPP hanya memiliki 38 anggota di DPR, tak sebanding dengan jumlah anggota DPR dari parpol lain. Padahal, ada 77 daerah pemilihan di Indonesia.

Arwani mengatakan, pihaknya mendukung peraturan KPU asalkan konsepnya jelas dan tidak menyulitkan caleg. Menurut dia, harus dibedakan nominal maksimal biaya kampanye di tiap dapil. Pasalnya, jumlah kabupaten dan kondisi geografis tiap kabupaten di tiap dapil berbeda-beda.

"Transportasi di dapil Jakarta pakai mobil sudah bisa mobilitas. Di dapil saya (Jawa Tengah III) harus naik pesawat, sewa mobil. Apalagi di kawasan timur harus transit dulu, naik kapal. Jika KPU ada konsep yang jelas, kenapa tidak. Demi pemilu yang jujur dan adil, demi menghindari pemilu yang liberal, saya sepakat kalau ada peraturan yang membatasi dana kampanye," kata Arwani.

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, banyak kalangan juga sudah mendorong agar Pemilu 2014 menjadi momentum perbaikan mekanisme rekrutmen caleg agar bisa lebih jujur dan adil, termasuk sistem pendanaan. Menurut KPK, praktik korupsi di legislatif karena ada problem di sistem pendanaan. Ini yang akan menjadi faktor kuat dibutuhkan segera peraturan KPU terkait pembatasan dana kampanye.