PPP: Kekhawatiran SBY atas Kudeta Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Syafiuddin menilai aksi unjuk rasa besar yang akan dilakukan pada tanggal 25 Maret tak akan berpotensi pada kudeta. Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan kudeta dinilai Lukman sangat berlebihan.

"Terlalu berlebihan kalau ada kekhawatiran. Saya pikir, di era demokrasi, itu suatu hal yang biasa unjuk rasa sejauh demonstrasi dilakukan dengan tertib tidak pakai kekerasan hingga merusak fasilitas umum," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Jumat (22/3/2013).

Ia menuturkan, aksi unjuk rasa adalah hak setiap kelompok masyarakat untuk memperjuangkan dan mengekspresikan aspirasinya. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan itu juga yakin sebesar apa pun unjuk rasa yang terjadi tidak akan berimplikasi pada kudeta.

"Kudeta itu hanya dua, people power mengerakkan masyarakat dengan masif atau gerakan bersenjata. Keduanya saya pikir tidak akan terjadi," kata Lukman.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar aksi unjuk rasa 25 Maret mendatang tak ditanggapi secara berlebihan oleh aparat penegak hukum. Lukman meminta agar esensi dari aksi unjuk rasa itu ditangkap pemerintah dengan baik.

"Saya sarankan aparat penegak hukum jangan terpancing pihak-pihak ketiga yang mau pancing kerusuhan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta pada Senin (25/3/2013). Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.