Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Penggeledahan Ruang Anggota DPR Bukan Pelecehan

Kompas.com - 19/03/2013, 22:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggeledahan ruangan di parlemen tidak bisa diartikan sebagai pelecehan. Justru, membiarkan rumah rakyat untuk melakukan korupsi adalah pelecehan yang sesungguhnya.

”Lucu juga kalau memeriksa anggota DPR dan fraksi yang terindikasi korupsi dikatakan melecehkan. Lah yang melecehkan rakyat kan para koruptor itu karena korupsi dan yang dilecehkan adalah rakyat Indonesia. Kalau koruptor dilecehkan juga memang sudah seharusnya sebagai sanksi sosial,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, Selasa (19/3/2013). Apalagi, tambah dia, para koruptor juga sudah melacurkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, menyatakan keberatan dengan langkah penyidik KPK menggeledah ruang Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang dinilai bisa mempermalukan DPR. Kendati demikian, dia mengatakan penggeledahan tersebut sah saja selama mempunyai dasar yang kuat.

"Menurut saya di mana-mana di dunia, parlemen adalah rumah rakyat, terlindung dari hal-hal yang melecehkan. (Penggeledahan) itu sah-sah saja. Namun, nama baik parlemen harus tetap dijaga baik. Kalau kondisi berlanjut terus, sama saja dilecehkan,” kata Nudirman, Selasa (19/3/2013) siang.

Danang tak sependapat dengan keberatan Nudirman. Menurut Danang, langkah KPK justru bagus untuk mendukung pembersihan DPR dari praktik korupsi. "Seharusnya mereka mendukung karena harkat martabat dan wibawa DPR bisa dikembalikan kalau dibersihkan. Jadi penggeledahan itu harusnya didukung,” tegas dia.

Danang menduga para anggota FPG yang keberatan hanya khawatir bahwa kasus ini bisa menyeret-nyeret anggota lainnya termasuk dirinya. Menurut dia, Nudirman sebagai anggota DPR dari Komisi III yang membidangi hukum seharusnya paham bahwa ini adalah negara hukum dan setiap orang sama kedudukannya di muka hukum.

”Tidak ada imunitas bagi siapapun warga negara yang melakukan korupsi. Orang yang mengerti hukum dan bertugas mengawasi hukum kok bicara seperti merendahkan logika berpikir masyarakat,” kecam Danang. Apalagi, tambah dia, dalam penegakan hukum tidak ada istilah merendahkan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi PON Riau

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

    Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

    Nasional
    Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

    Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

    Nasional
    KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

    KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

    Nasional
    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

    Nasional
    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Nasional
    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Nasional
    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Nasional
    Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Nasional
    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Nasional
    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Nasional
    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

    Nasional
    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Nasional
    Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

    Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com