Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Penggeledahan Ruang Anggota DPR Bukan Pelecehan

Kompas.com - 19/03/2013, 22:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggeledahan ruangan di parlemen tidak bisa diartikan sebagai pelecehan. Justru, membiarkan rumah rakyat untuk melakukan korupsi adalah pelecehan yang sesungguhnya.

”Lucu juga kalau memeriksa anggota DPR dan fraksi yang terindikasi korupsi dikatakan melecehkan. Lah yang melecehkan rakyat kan para koruptor itu karena korupsi dan yang dilecehkan adalah rakyat Indonesia. Kalau koruptor dilecehkan juga memang sudah seharusnya sebagai sanksi sosial,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, Selasa (19/3/2013). Apalagi, tambah dia, para koruptor juga sudah melacurkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, menyatakan keberatan dengan langkah penyidik KPK menggeledah ruang Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang dinilai bisa mempermalukan DPR. Kendati demikian, dia mengatakan penggeledahan tersebut sah saja selama mempunyai dasar yang kuat.

"Menurut saya di mana-mana di dunia, parlemen adalah rumah rakyat, terlindung dari hal-hal yang melecehkan. (Penggeledahan) itu sah-sah saja. Namun, nama baik parlemen harus tetap dijaga baik. Kalau kondisi berlanjut terus, sama saja dilecehkan,” kata Nudirman, Selasa (19/3/2013) siang.

Danang tak sependapat dengan keberatan Nudirman. Menurut Danang, langkah KPK justru bagus untuk mendukung pembersihan DPR dari praktik korupsi. "Seharusnya mereka mendukung karena harkat martabat dan wibawa DPR bisa dikembalikan kalau dibersihkan. Jadi penggeledahan itu harusnya didukung,” tegas dia.

Danang menduga para anggota FPG yang keberatan hanya khawatir bahwa kasus ini bisa menyeret-nyeret anggota lainnya termasuk dirinya. Menurut dia, Nudirman sebagai anggota DPR dari Komisi III yang membidangi hukum seharusnya paham bahwa ini adalah negara hukum dan setiap orang sama kedudukannya di muka hukum.

”Tidak ada imunitas bagi siapapun warga negara yang melakukan korupsi. Orang yang mengerti hukum dan bertugas mengawasi hukum kok bicara seperti merendahkan logika berpikir masyarakat,” kecam Danang. Apalagi, tambah dia, dalam penegakan hukum tidak ada istilah merendahkan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi PON Riau

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com