Kemenpora Akui Kucurkan Rp 100 Miliar untuk PON Riau

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik  membenarkan adanya bantuan dana dari Kemenpora sebesar Rp 100 miliar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau tahun lalu. Menurut Djoko, dana ini merupakan bantuan sosial atau dana block grant dari pemerintah pusat ke daerah. Tidak ada dana yang dialirkan Kemenpora ke Pemrov Riau selain Rp 100 miliar tersebut.

"Terkait PON, kita hanya ditanya apakah ada anggaran penyelenggaraan Riau, saya jawab ada, memberikan bantuan dalam bentuk bansos senilai Rp 100 miliar, kemudian bagaimana mekanisme penganggarannya, itu saja yang disampaikan," kata Djoko seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih tujuh jam. Djoko diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan korupsi PON Riau, Gubernur Riau Rusli Zainal.

Djoko mengatakan, dana Rp 100 miliar itu tidak berkaitan dengan pengadaan venue atau pembangunan falisitas PON Riau. Dana bantuan pemerintah tersebut, katanya, digunakan untuk membiayai akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan PON tahun lalu. "Itu kami luncurkan Juli. Kami enggak ada urusan sama pembangunan loh, kami hanya alokasikan penyelenggaraan untuk itu dua item, akomodasi dan konsumsi," ujar Djoko.

Terkait dengan anggaran PON Riau, diketahui ada permohonan tambahan dana yang diajukan Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubernur meminta tambahan anggaran Rp 460 miliar untuk infrastruktur penunjang PON. Sebelumnya, PON sudah menghabiskan dana paling tidak Rp 2,2 triliun yang berasal dari anggaran daerah sejak 2008.

Berdasarkan hasil penelusuran Kompas.com, permohonan tambahan anggaran yang diajukan Rusli tersebut kemudian dibahas di ruang rapat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono pada pertengahan tahun lalu. Selain Agung dan Rusli, hadir dalam rapat tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemrov Riau (sekarang mantan) Lukman Abbas, pejabat Kementerian Keuangan, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Beberapa waktu setelah pertemuan itu, penambahan anggaran yang diminta Rusli membuahkan hasil. Lewat beberapa kali rapat di DPR, disepakati penambahan Rp 100 miliar, lebih kecil dari yang diminta semula. Terkait kasus PON Riau ini, KPK memeriksa Agung sebagai saksi pada tahun lalu atau sebelum Rusli ditetapkan sebagai tersangka.

Seusai diperiksa, Agung membantah dilobi Gubernur Riau Rusli Zainal untuk menambah anggaran pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional 2012 Riau. Menurut Agung, pertemuan di kantornya itu hanyalah koordinasi biasa. Isinya, membahas pencairan dana PON Riau 2012 yang lambat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi PON Riau