Susno Duadji Siap Dipinang Yusril ke PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang digawangi Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra. Ia mengaku siap bergabung dengan partai politik menjelang Pemilihan Umum 2014.

"Belum, kan, katanya saya mau dipinang. Kalau dipinang, ya mau," kata Susno di Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Di tempat yang sama, Yusril sudah menyatakan untuk mengajak Susno bergabung. Namun, Susno menjelaskan, jika bergabung pastinya tidak untuk menjadi calon legislatif. Susno menyadari, seseorang yang pernah terlibat kasus hukum tidak bisa menjadi caleg.

"Kalau caleg siapa yang mau memilih. Sekarang saya kan, koruptor. Koruptor masak mau dipilih. Emangnya nanti saya di DPR mewakili para koruptor? ha-ha-ha. Kan, enggak bagus," ucapnya sembari bercanda.

Susno pun mengutarakan alasannya ingin bergabung dengan PBB. Menurutnya PBB salah satu partai yang bersih. Jika bergabung dengan parpol, Susno membantah jika dinilai ingin berlindung dari kasus hukumnya. "Pertama, saya ingin memilih partai yang menurut saya bersih. Partai apapun yang meminang, saya mau. Tapi ini bukan karena saya ingin berlindung," terangnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan, narapidana bisa menjadi caleg jika telah lima tahun bebas dari masa tahanan. Dalam peraturan KPU nomor 7/2013 menyatakan, bakal calon yang terkena pidana harus menyertakan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan bukti dipublikasi pada surat kabar dan SKCK yang menyatakan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Sementara itu, kasus Susno saat ini juga masih menjadi perdebatan. Susno mengaku tidak bisa menjalani hukuman penjara sebab dalam putusan MA tidak tertulis masalah penahanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 197 KUHAP. Putusan MA hanya berisi menolak kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2.500. Susno juga mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta bukan putusan untuk dirinya.

Dalam putusan itu ditulis nomor yang berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Putusan PT yang diputus, bukan perkara saya, nomor orang lain, nama orang lain," kata Susno.

Putusan PN Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010PN.Jkt.Sel pada 24 Maret 2011 berisi Susno terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhkan hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider kurungan penjara 6 bulan. Susno pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan tinggi menolak banding dan memutuskan Susno tetap dipenjara 3 tahun 6 bulan.

Namun, Fredrich mengatakan, dalam putusan Pengadilan Tinggi ditulis nomor dan tanggal yang salah. Dalam putusan itu tertulis mengubah putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan nomor 1288/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2011. "Putusan PN Jaksel yang terdakwa Pak Susno adalah nomor 1260, tanggalnya 24 maret 2011. Sehingga putusan itu adalah putusan di luar putusan Pak Susno," terangnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Susno yang telah pensiun dari Polri Juli 2012 itu, mengajukan banding, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Setelah dikeluarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 9 November 2011 lalu, Susno kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi pun ditolak.