Ini Alasan Ketum Demokrat Tak Boleh Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terpilih nantinya dilarang merangkap jabatan. Ketua umum (ketum) harus fokus di partai untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat yang merosot menjelang Pemilu 2014 .

"Kalau ketum fokus betul, mudah-mudahan bisa (perolehan suara) 15 persen. Kalau orang kerja dalam waktu satu tahun butuh konsentrasi tinggi. Speed-nya kalau mobil itu 200 km/jam," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu ( 13/3/2013 ).

Syarief tak mau memberikan penilaian kelayakan para kader-kader Demokrat yang berencana maju dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013. Menurut dia, semua kader memiliki peluang yang sama. Hanya saja, para pemilik suara, yakni pemimpin Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang akan menilai.

Ketika disinggung rumor orang luar partai yang akan dicalonkan sebagai ketum, Syarief mengatakan, mereka yang bisa maju dalam kongres hanya kader Demokrat. Hanya saja, dia tak mau berspekulasi mengenai nama-nama tokoh eksternal yang disebut akan dicalonkan di KLB.

Apakah akan diusahakan proses pemilihan secara aklamasi?, "Apakah aklamasi atau voting kan bagian demokrasi. Pemilihan (ketum) Golkar aklamasi, PAN aklamasi, Nasdem aklamasi. Itu kan bagian demokrasi," jawab Syarief.

Seperti diberitakan, Demokrat memutuskan menggelar KLB untuk menggantikan Anas Urbaningrum lantaran berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketum tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan DCS ditandatangani pimpinan parpol, yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.