Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digadang Jadi Ketum Demokrat, Gita Wirjawan Anggap Cuma Gosip

Kompas.com - 13/03/2013, 11:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membantah wacana yang menggadang-gadang dirinya masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, kabar itu hanya gosip.

"Itu gosip. Saya sering digosipin menjadi A, menjadi B, menjadi C," ujar Gita, seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2013).

Saat ditanya kesiapannya masuk dalam bursa Ketum Demokrat jika benar-benar dicalonkan kader Demokrat, Gita tak mau menjawab. Ia hanya menegaskan bahwa wacana itu hanya isu. Menurut Gita, ia tak pernah berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal bursa Ketum Demokrat atau pun membicarakan kemungkinan ia dijadikan calon presiden 2014.

"Tidak pernah. Saya ini profesional dan saya bangga bisa mengemban tugas negara," katanya.

Seperti diketahui, nama Gita menjadi salah satu nama yang dijagokan sejumlah politisi Demokrat menjadi calon ketua umum partai yang akan dipilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) pada akhir Maret mendatang. KLB dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum yang menyatakan keluar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimana hadiah terkait proyek Hambalang dan lainnya.

Dukungan terhadap Gita setidaknya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Ramadhan Pohan dan Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Kastorius bahkan mengungkapkan bahwa SBY sudah sepakat Gita masuk dalam bursa Ketum Partai Demokrat. Gita, kata Kastorius, diproyeksikan SBY untuk menjadi calon Presiden dalam Pilpres 2014.

Baca berita terkait dalam topik:
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Nasional
    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com