PDI-P: Partai Bukan Sekadar Kendaraan Politik

JAKARTA,KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, menegaskan partai politik bukan sekadar kendaraan untuk berlaga dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional. Sekalipun partai politik terbuka dapat menerima calon dari dalam maupun luar partai, sikap kandidat setelah terpilih tetap harus diantisipasi.

"(Kalau) setelah jadi lalu partai dibuang, ditinggal, itu namanya melecehkan partai. Dalam hal ini PDI Perjuangan menolak perilaku semacam itu," tegas Tjahjo melalui layanan pesan singkat, Minggu (10/3/2013). Dia tak menampik bahwa dalam sistem demokrasi, rekrutmen calon pimpinan di tingkat pusat maupun daerah harus melalui partai politik sebagaimana perintah Undang-undang. Tapi, tegas dia, tidak boleh diartikan partai politik hanyalah semacam kuda tunggangan.

Pola rekrutmen yang kini diterapkan PDI-P, ujar Tjahjo, dibangun dua arah dan timbal balik antara pusat dan daerah. Tidak ada keterputusan dalam pola rekrutmen kepemimpinan antara daerah dan pusat. Pada prinsipnya, ujar Tjahjo, pola rekrutmen PDI-P untuk pemilu kepala daerah adalah ingin menempatkan kader daerah yang sukses untuk dapat berperan ke depan di tingkat nasional. Tapi sebaliknya, imbuh dia, kader tingkat nasional yang sukses atau berprestasi juga dapat berperan di daerah.

Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi menjadi contoh yang disebutkan Tjahjo, sebagai figur daerah yang 'diorbitkan' ke daerah. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo adalah Wali Kota Surakarta. Sebaliknya, Rieke Diah Pitaloka di Jawa Tengah dan Effendi Simbolon di Sumatera Utara, sebut Tjahjo, adalah figur nasional yang ditugaskan ke daerah. Ketiga contoh ini, ujar Tjahjo, memperlihatkan hasil yang merobohkan survei awal. "Hasilnya mampu bersaing, dari semula tak diperhitungkan sama sekali," kata dia.

Jabar dan Sumut tak mengecewakan

Tjahjo pun berpendapat, hasil yang dicapai PDI-P di Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak bisa dibilang mengecewakan. Meski belum mencapai target kemenangan, kata dia, namun kedua pemilu kepala daerah menjadi bahan evaluasi penting bagi PDI-P untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu kepala daerah lain dan membangun soliditas menyongsong Pemilu 2014. "Mengingat  pemenangan pilkada dirancang berdasarkan gerakan mesin politik partai, maka soliditas partai merupakan konsideran utama bagi PDI Perjuangan di dlm menetapkan pasangan calon," ujar dia.

Pola yang sudah dipakai dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, menurut Tjahjo akan terus digunakan dalam pilkada lain. "Inilah yang dijadikan pola pada pilkada, baik dalam pilkada di Jateng, Bali, maupun di Nusa Tenggara Timur," ujar dia dengan menyebut pilkada yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Konsistensi sikap untuk mewujudkan demokrasi sehat, sebut Tjahjo, adalah jurus kunci PDI-P untuk menarik banyak pemilih. Selain itu, tambah dia, ada citra kuat yang melekat di partai ini, yakni upaya membumikan Pancasila dengan konsep Trisakti sebagaimana ajaran Bung Karno. Ajaran Trisakti adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Semua argumentasi ini, ujar Tjahjo, yang membuat PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah, PDI-P secara demokratis dapat memenangkan kontestasi untuk menempatkan kadernya di pemerintahan. "Konsistensi sikap politik PDI-P inilah yang banyak diapresiasi oleh pemilih di luar anggota, kader, dan simpatisan," kata dia.

Satu lagi, tambah Tjahjo, PDI-P juga mendapat respons positif dari publik, karena keberaniannya mendorong figur pemimpin muda yang merakyat dan bebas korupsi, dengan prestasi dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi, Joko Widodo menjadi salah satu contohnya. 

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014