PPI Wageningen: Sejahterakan Petani!

Kompas.com - 01/03/2013, 03:21 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan nelayan. Keduanya merupakan tulang punggung tercapainya kemandirian pangan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mata rantai pertanian yang didominasi oleh tengkulak dinilai telah merugikan petani dan nelayan.

Demikian salah satu benang merah diskusi "Ketahanan Pangan Indonesia" yang digelar PPI seperti yang disampaikan Ketua PPI Wageningen Jimmy Wilopo kepada Kompas.com, Kamis (28/2/2013).

"Saat ini, mata rantai perdagangan dikuasai oleh para tengkulak. Saat harga komoditas mahal, maka yang menikmati untung sebagian besar adalah tengkulak. Sementara itu, pada saat harga jatuh, petani yang rugi dan tengkulak selalu untung," kata Jimmy terkait intisari diskusi tersebut.

Kemandirian pangan dipandang semakin relevan mengingat pertambahan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 persen per tahun. Peningkatan penduduk perlu diimbangi dengan penambahan cadangan pangan yang mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.

Indonesia pun dituntut untuk memaksimalkan daratan tropis seluas 1,9 juta persegi kilometer, dan 5,8 juta kilometer persegi lautan. Dengan demikian, kemandirian pangan semakin terwujud.

Turut hadir pada diskusi tersebut adalah Atase Pertanian KBRI di Roma Dr. Hamim dan kandidat doktor Wageningen University and Research Centrum (WUR) di bidang pangan, Shinta Yuniarta.

Terkait kesejahteraan petani, Hamim mengatakan, pemerintah akan lebih mengedepankan kemitraan petani dengan pihak swasta untuk mengurangi peranan tengkulak. Selain itu, Hamim juga mengatakan, pemerintah akan beranjak menuju industri pertanian dan perikanan yang berorientasi pada pembentukan value chain.

"Maksudnya adalah tidak sekedar memproduksi komoditas primer atau bahan mentah, tapi sampai menjadi produk olahan dan turunannya. Hal ini akan membuat petani dan nelayan lebih berdaya dan untung. Maka diperlukan dukungan teknologi, finansial, dan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan nelayan," kata Hamim.

Pada kesempatan itu, Hamim juga menjabarkan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait pencapaian kemandirian pangan. Tantangan tersebut, di antaranya penyusutan lahan pertanian serta minimnya sistem pengairan.

"Selain itu, tenaga ahli yang ada di bidang pertanian jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya," ujar Hamim.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X