Ditunggu, Kejujuran Pimpinan KPK soal Sprindik Anas

Kompas.com - 26/02/2013, 09:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika terkait bocornya draf surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Komposisi siapa yang duduk di Komite Etik ini dinilai tidak terlalu signifikan. Yang terpenting adalah menunggu kejujuran para pimpinan KPK untuk mengungkap mengapa draf sprindik itu bisa bocor.

"Saat ini yang terpenting bukanlah komposisi atau siapa personel Komite Etik. Namun, yang penting, pimpinan KPK dan atau staf KPK benar-benar komit atau tidak dengan slogannya sendiri, yaitu 'Berani Jujur Itu Hebat'," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, di Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Menurut Indra, jika semua pimpinan KPK atau staf KPK benar-benar komit dengan slogan itu, maka Komite Etik tidak diperlukan. Ia juga mendesak, jika ada unsur pidana karena membocorkan dokumen negara, maka harus diproses sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ia menilai, sebagai manusia, pimpinan KPK memiliki latar belakang, karakter, dan kepribadian yang tak luput dari kelemahan, salah, dan khilaf. "Ibarat sebuah lumbung yang di dalamnya ada penyakit perusak, maka jangan kita bakar lumbung tersebut. Namun cukup dicari identifikasi, dan temukan penyakitnya, dan dikeluarkan," kata dia.

Seperti diberitakan, KPK membentuk Komite Etik setelah menggelar rapat pimpinan yang menerima hasil penelusuran tim investigasi Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Hasil investigasi tim menyimpulkan bahwa draf sprindik atas nama Anas yang bocor itu merupakan dokumen asli keluaran KPK. Tim investigasi pun merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik. Unsur internal KPK yang ikut dalam Komite Etik adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Sementara itu, dari unsur eksternal terdiri dari mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatongaran Panggabean; Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan; dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukti Fadjar.

Draf sprindik Anas bocor sebelum KPK menetapkan Anas secara resmi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Jumat pekan lalu, KPK secara resmi mengumumkan Anas sebagai tersangka. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota DPR. Menurut KPK, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian terkait Hambalang, tetapi juga proyek-proyek lainnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Nasional
    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Nasional
    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

    Nasional
    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    Nasional
    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Nasional
    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Nasional
    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Nasional
    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    Nasional
    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    Nasional
    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    Nasional
    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Nasional
    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X