Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Periksa Kepala Kwarnas Pramuka

Kompas.com - 26/02/2013, 01:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kwarnas Pramuka, Azrul Azwar, Senin (25/2/2013), dimintai keterangan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait soal penggunaan APBN tahun 2010 untuk kegiatan Pramuka sebesar Rp 4,3 miliar tanpa melalui prosedural yang lazim.

Pemeriksaan itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 16.30 WIB. Sesuai pemeriksaan, Azrul Azwar menjelaskan soal pemakaian dana APBN untuk kegiatan Pramuka.

"Jadi, itu ditanyakan terkait laporan anggaran APBN 2010," katanya.

Yang jelas, kata dia, dana itu digunakan untuk program. "Pramuka tidak bisa vakum dari berbagai kegiatan dan memang anggarannya untuk merealisasikan program. Tapi kalau itu dianggap salah, akan saya kembalikan," katanya.

Bahkan, dirinya menjelaskan soal audit BPKP terkait penggunaan dana itu. "Jadi, tidak ada apa-apa di dalamnya," katanya.

Ia menambahkan, dalam penggunaan dana itu dirinya juga sudah meminta izin kepada Kemenpora. "Tapi tidak dijawab," katanya.

Saat ditanya wartawan alasan penggunaan dana untuk 2011 dari APBN untuk kegiatan Pramuka, ia mengakui dirinya salah, tetapi tidak bisa diam untuk menggunakan anggaran itu dalam kegiatan Pramuka.

"Karena Pramuka banyak kegiatan, persiapan jambore, perkemahan. Itu semua harus dibiayai," katanya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung enggan memberikan penjelasan terkait kasus itu karena masih dalam penyelidikan.

"Yang namanya penyelidikan itu sesuai prosedural tidak boleh diberitakan kecuali kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan dan ada penetapan tersangka. Jadi, saya tidak bisa ngomong soal itu. Kalau berbicara nanti akan mengganggu penyelidikan," kata salah seorang pejabat di Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com