Presiden SBY Diperkirakan Semakin Tidak Fokus Urus Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin disibukkan urusan mengonsolidasi Partai Demokrat. Terlebih lagi, Anas Urbaningrum sudah menyatakan perang terbuka. Masyarakat pembayar pajak akan menjadi pihak paling dirugikan.

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, Senin (25/2/2013) di Yogyakarta, menilai perang terbuka yang disampaikan Anas Urbaningrum dalam pidato sehari setelah penetapannya sebagai tersangka korupsi kasus Hambalang akan menjadi upaya "penggembosan" Partai Demokrat.

Gangguan pada konsolidasi partai ini akan memaksa Susilo Bambang Yudhoyono terlibat lebih intens dalam menyelamatkan elektabilitas partai, terutama merespons manuver Anas. Padahal, warga menghendaki Presiden lebih fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab negara.

"Rangkap jabatan ini jelas membuat Presiden tidak fokus dan bahkan bisa menimbulkan konflik kepentingan. Susah membedakan perannya untuk kepentingan partai atau sebagai penyelenggara pemerintahan," tutur Ari.

Karenanya, masyarakat sipil harus mendorong Presiden lebih fokus menyelesaikan banyak tanggung jawab konstitusional negara. Bila perlu, Presiden SBY memulai tradisi baru dengan melepaskan jabatan di partai politik. Ini akan menjadi warisan yang lebih bermakna bagi perbaikan kualitas demokrasi ke depan. Di sisi lain, KPK harus terus menegakkan hukum secara profesional dan mandiri, terutama melawan kekuatan elite-elite parpol kartel yang koruptif.