Bukti Politik Uang Raib

Kompas.com - 25/02/2013, 03:15 WIB
Editor

CILACAP, KOMPAS - Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, menetapkan tiga anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagai tersangka dalam kasus raibnya barang bukti dugaan politik uang dalam Pemilu Kepala Daerah Cilacap tahun 2012 senilai Rp 209,78 juta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap Ajun Komisaris Agus Puryadi, Minggu (24/2), mengatakan, tiga anggota Panitia Pengawas (Panwas) Cilacap itu adalah Bachtiar Hastiarto, Sani Ariyanto, dan Helmy Nur Adiansyah. Mereka diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Desember 2012, polisi menangkap AA (27), bekas petugas kebersihan Panwas Cilacap, sebab mencuri uang Rp 209,78 juta dari total Rp 214,98 juta di gudang Panwas Cilacap. Namun, AA mengaku hanya mengambil Rp 10 juta dan sudah habis.

Uang itu disita Panwas Cilacap dari tangan Musabihan, anggota tim kampanye pasangan calon kepala daerah Cilacap saat itu, Novita Wijayanti-Mochamad Muslih, di Kecamatan Bantarsari, sebelum pemilihan.

Menanggapi penetapan anggota Panwas sebagai tersangka, Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Panwas Jateng Teguh Purnomo menyatakan, ada yang aneh dalam penanganan perkara hilangnya barang bukti itu. ”Pelakunya sudah ditangkap dan diproses hukum. Namun, sepertinya ada target lain, yaitu memidanakan anggota Panwas Cilacap,” ujarnya. Panwas Jateng tidak akan tinggal diam dengan langkah polisi itu.

Menurut Teguh, sebelumnya Polres Cilacap memanggil anggota Panwas Cilacap sebab diduga melakukan penggelapan dalam jabatan. Namun, ternyata ketiganya dijerat dengan sangkaan perbuatan tak menyenangkan.

Teguh menilai, polisi sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya barang bukti dugaan praktik politik uang itu. Panwas Cilacap menyerahkan barang bukti uang senilai Rp 214,98 juta itu kepada Polres Cilacap. ”Sekarang kami yang dikambinghitamkan,” ujarnya.

Anggota Panwas ditolak

Dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Alex Dapawole, di Waikabubak, Minggu, menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berkeberatan dengan anggota Panwas setempat. Sebab, tiga anggota Panwas itu berstatus sebagai pendeta sehingga tidak mencerminkan keberagaman di Sumba Barat. Pemkab Sumba Barat tidak menolak pembentukan Panwas, tetapi komposisi keanggotaannya perlu dipertimbangkan.

Namun, kata anggota Panwas NTT, Jemris Fointuna, seleksi anggota Panwas Sumba Barat telah sesuai aturan. Seleksi dilakukan tim yang beranggotakan berbagai kalangan dan menghasilkan enam calon. Warga juga tidak pernah keberatan terhadap tiga anggota Panwas itu.

Jemris mengakui, kini Pemkab Sumba Barat tak mau memfasilitasi Panwas karena anggotanya tak disetujui oleh Bupati Sumba Barat Pieter Pandango.

Di Jawa Tengah, tujuh parpol, Minggu, mendeklarasikan mendukung Bupati Kudus Musthofa dalam Pilkada 2013. Ia mencalonkan lagi untuk periode 2013- 2018. (GRE/WIE/HEN/KOR)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X