Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan

Kompas.com - 22/02/2013, 18:31 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik. Hal itu menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Kejahatan-kejahatan itu tidak pernah ada proses hukum yang transparan dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua," ujar Haris di Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, telah terjadi 15 peristiwa kekerasan di wilayah Puncak Jaya. Salah satunya, peristiwa perampasan senjata oleh orang tak dikenal. Dari peristiwa tersebut, tercatat korban meninggal sebanyak 9 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga Sipil. Sementara korban luka ialah satu anggota TNI dan sembilan warga sipil.

"Dalam hal ini, kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya," lanjut Haris.

Selain itu, menurutnya, pemerintah kurang peka terhadap kekerasan yang terjadi di Papua. Pemerintah harus memutus mata rantai penyebab kekerasan itu. Haris mengatakan, penegakan hukum lebih tepat dibanding operasi militer. Pemerintah juga diminta mengontrol model operasi keamanan yang dilakukan TNI, Polri, dan Intelijen.

"Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua," ujarnya.

Atas tewasnya delapan anggota TNI di Papua, Kontras meminta negara memberikan jaminan pemenuhan hak-hak  korban, baik TNI, Polri, maupun warga sipil yang menjadi korban. Penembakan terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2/2013). Satu anggota TNI dinyatakan tewas di Distrik Tingginambut atas nama Pratu Wahyu Bowo. Ia ditembak dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pada pukul 09.00 WIT. Selain itu, korban luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak pada lengan bagian kiri.

Sementara tujuh lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30. Saat itu, 10 anggota Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya, sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tujuh orang yang tewas ialah Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi.

Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus, dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara warga sipil yang terluka ialah Joni, Ronda, Rangka, dan Santin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com