Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan

Kompas.com - 22/02/2013, 18:31 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik. Hal itu menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Kejahatan-kejahatan itu tidak pernah ada proses hukum yang transparan dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua," ujar Haris di Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, telah terjadi 15 peristiwa kekerasan di wilayah Puncak Jaya. Salah satunya, peristiwa perampasan senjata oleh orang tak dikenal. Dari peristiwa tersebut, tercatat korban meninggal sebanyak 9 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga Sipil. Sementara korban luka ialah satu anggota TNI dan sembilan warga sipil.

"Dalam hal ini, kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya," lanjut Haris.

Selain itu, menurutnya, pemerintah kurang peka terhadap kekerasan yang terjadi di Papua. Pemerintah harus memutus mata rantai penyebab kekerasan itu. Haris mengatakan, penegakan hukum lebih tepat dibanding operasi militer. Pemerintah juga diminta mengontrol model operasi keamanan yang dilakukan TNI, Polri, dan Intelijen.

"Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua," ujarnya.

Atas tewasnya delapan anggota TNI di Papua, Kontras meminta negara memberikan jaminan pemenuhan hak-hak  korban, baik TNI, Polri, maupun warga sipil yang menjadi korban. Penembakan terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2/2013). Satu anggota TNI dinyatakan tewas di Distrik Tingginambut atas nama Pratu Wahyu Bowo. Ia ditembak dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pada pukul 09.00 WIT. Selain itu, korban luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak pada lengan bagian kiri.

Sementara tujuh lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30. Saat itu, 10 anggota Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya, sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tujuh orang yang tewas ialah Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi.

Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus, dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara warga sipil yang terluka ialah Joni, Ronda, Rangka, dan Santin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

    Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

    Nasional
    Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

    Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

    Nasional
    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Nasional
    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Nasional
    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com