Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dana Bencana Cianjur, Supomo Penuhi Panggilan BK

Kompas.com - 19/02/2013, 14:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Supomo memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (19/2/2013) siang ini. Supomo diperiksa BK terkait laporan dugaan permainan anggaran dana bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Supomo hadir pukul 13.15 dan langsung masuk ke dalam ruang tunggu BK. Di dalam ruang tunggu itu, Supomo hanya seorang diri dan terus menghisap rokoknya sambil bermain ponsel.

Saat ditanya wartawan soal kasus yang menyangkut namanya itu, Supomo enggan berkomentar. "Nanti saja ya," ujarnya singkat.

Tak lama kemudian, anggota-anggota BK masuk ke dalam ruang sidang. Tampak Ketua BK M Prakosa dan Wakil Ketua Siswono Yudhohusodo. Setelah itu, Supomo pun masuk ke dalam untuk memberikan keterangan secara tertutup di dalam sidang BK.

Seperti diberitakan, seorang pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melaporkan Supomo bersama dua staf ahlinya yaitu Haris Hartoyo dan Dikdik ke BK DPR beberapa waktu lalu. Sukarya mengaku sempat bertemu dengan Supomo bersama staf ahlinya yang menawarkan bantuan kepengurusan dana bencana.

Pertemuan itu kemudian berlanjut dengan adanya aliran dana senilai Rp 1,2 miliar kepada tenaga ahli Supomo, Haris Hartoyo. BK, kata Prakosa, akan menyelidiki hubungan antara Sukarya dengan Supomo.

"Apakah ada janji dari yang bersangkutan kepada anggota dewan untuk urus masalah ini? Lalu yang akan ditanyakan juga adalah apakah ada dana dari tenaga ahli itu disampaikan ke anggota dewan yang bersangkutan," ucap Prakosa.

Hingga kini, BK sudah memeriksa Sukarya dan Haris dalam kaitannya dengan kasus dana bencana ini. Sukarya pun sudah sempat dilaporkan oleh aparat kepolisian oleh para kontraktor yang sempat menitipkan dananya agar dana bencana itu cair.

Sementara Haris dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu mengaku menerima uang tersebut. Tetapi, kata Prakosa, Haris mengaku berinisiatif sendiri meminta uang pelicin itu.

"Ia mengatakan itu inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dengan bosnya. Tapi ini masih kami dalami," kata Prakosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com