Saan: Tidak Ada "Walk Out" di Rapimnas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan tidak akan ada aksi walk out dari kubu Anas Urbaningrum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan digelar besok, Minggu (17/2/2013).

Menurut Saan, Rapimnas merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah elektabilitas partai yang menurun dan solusi terbaik untuk Demokrat. "Enggak, enggak ada (ancaman walk out). Ini kan bukan forum politik seperti kongres. Tapi ini forum cari solusi, cari penyelesaian politik," ujar Saan dalam diskusi bertajuk "Tsunami Demokrat" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2013).

Saan mengatakan, Rapimnas menjadi ajang konsolidasi partai mulai dari pengurus pusat hingga daerah. Rapimnas bertujuan mencari jalan keluar untuk kembali menaikkan elektabilitas partai menjelang Pemilihan Umum 2014.

"Rapimnas itu untuk merumuskan langkah-langkah strategi dalam menghadapi perjalanan politik ke depan. Kemudian, bagaimana mencegah turunnya elektabilitas partai, bagaimana Demokrat bisa mengembalikan elektabilitas seperti dulu," kata Saan.

Sebelumnya, menjelang Rapimnas Partai Demokrat, beredar pesan melalui jejaring layanan pesan telekomunikasi yang berisi ancaman walk out. Pesan bertajuk "Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi" tersebut menyatakan, mereka akan berupaya menggagalkan Rapimnas bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Kompas.com menerima pesan layanan singkat berisi petisi itu dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani. Petisi diatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Berikut isi petisi tersebut:

PETISI PEMUDA DEMOKRAT PENEGAK KONSTITUSI

1. Ketum ANAS URBANINGRUM adalah produk konstitusional kongres Partai Demokrat II di Bandung yang sah.

2. Melengserkan Anas Urbaningrum dari jabatan Ketum adalah inkonstitusional. Ketum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.

3. Menolak dan mengutuk keras upaya-upaya yang mengarah kepada pemaksaan KLB (Kongres Luar Biasa) yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

4. Jika dalam rapimnas tanggal 17 Februari 2013 ada kondisi yang mengarah pada upaya-upaya inkonstitusional, maka kami akan menyatakan walk out dan melakukan pressure massa untuk menggagalkan acara tersebut.

5. Meminta kepada Majelis Tinggi untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi ke DPP.