Bakrie Hormati Perhatian SBY

Jakarta, Kompas - Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, menyatakan, PT Minarak Lapindo (Lapindo Brantas) tidak akan mengingkari kesepakatan. Keterlambatan Lapindo membayar ganti rugi kepada korban itu karena keterbatasan dana keluarga.

”Kami mengapresiasi dan menghormati Presiden Yudhoyono atas perhatian dan bantuannya selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dalam masalah ini,” kata Lalu Mara di Jakarta, Jumat (15/2).

Perhatian Presiden kepada Lapindo disampaikan saat sidang kabinet paripurna, Kamis lalu. Presiden mendapat laporan, Lapindo belum membayar kewajiban ganti rugi Rp 800 miliar. Presiden minta Lapindo segera menyelesaikan kewajibannya.

”Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di Tanah Air ini, demi rakyat kita,” tutur Presiden.

Lalu Mara mengatakan, pernyataan Presiden itu, tidak berbau politis. ”Jika kami belum bisa menyelesaikan (pembayaran) tepat waktu sesuai kesepakatan, bukan berarti kami ingkar. Itu adalah fakta karena kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Namun, kami 24 jam ada di bumi Indonesia. Kami tak pernah lari dari kesepakatan yang dibuat dengan masyarakat,” ujar Lalu Mara, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Bukan soal Golkar

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menyatakan, bagi kader Golkar, luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, itu merupakan persoalan Lapindo dan bukan persoalan Partai Golkar. Menanggapi pernyataan Presiden SBY, yang kini mengambil alih kendali Partai Demokrat karena merorotnya elaktabilitas, Hajriyanto mengatakan, ”Kami berhusnuzan (berprasangka baik) saja, statement Presiden soal lumpur bukan serangan bagi Golkar.”

Hajriyanto, yang juga Wakil Ketua MPR itu, mengingatkan, setiap tokoh yang bergerak di bidang bisnis biasa menghadapi masalah. Jadi, sebaiknya permasalahan bisnis tiap tokoh tidak dicampuradukkan dengan masalah politik.

Golkar berharap masalah lumpur Lapindo tidak dipolitisasi. Sebab, secara politik, Golkar juga berkepentingan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan, Golkar tidak ingin terpancing dengan hal-hal yang dapat memengaruhi hubungan baik dengan partai koalisi pemerintahan. ”Para kader telah diminta bersikap dewasa dan cerdas menanggapi dinamika politik yang makin memanas akhir-akhir ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Lapindo hanya terus berjanji. ”Lapindo seharusnya langsung membayar rakyat yang jadi korban semburan lumpur. Terlebih sertifikat tanah masyarakat korban semburan lumpur sudah diminta Lapindo,” ujar Marzuki, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Marzuki berharap masyarakat tidak menggugat Lapindo dan memailitkan perusahaan tersebut lantaran tidak mampu membayar. Hal ini akan membuat makin repot. (nwo/nta)