Setelah Rusli, KPK Telusuri Aliran Dana ke DPR

Kompas.com - 08/02/2013, 20:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penetapan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau. Aliran dana akan ditelusuri, termasuk ke DPR.

“Nah itu dia (aliran dana) yang kami optimalkan dan kami telusuri,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Jumat (8/2/2013) saat ditanya kemungkinan keterlibatan anggota DPR dalam kasus ini. Dia mengatakan belum dapat disimpulkan apakah akan ada tersangka baru dari kalangan anggota dewan, menyusul Rusli.

Tapi, ujar Abraham, penyidikan KPK akan mengarah pada orang-orang yang dianggap terlibat. "Terus kami awasi, kritik kami agar maksimal," ujar dia.

Informasi mengenai aliran dana ke anggota Dewan ini terungkap dalam persidangan sejumlah terdakwa kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang PON Riau. Sejumlah saksi mengungkapkan adanya aliran dana ke anggota DPR senilai lebih dari 1 juta dolar AS. Dana itu diberikan untuk bisa meminta tambahan APBN  senilai Rp 290 miliar untuk menutup kekurangan dana pembangunan stadion utama PON.

Surat dakwaan untuk mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, yang dibacakan Oktober tahun lalu dalam persidangan dugaan korupsi penyusunan Peraturan Daerah untuk mendukung PON,  menyebutkan Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dolar AS kepada anggota Komisi X DPR.

Pada Oktober 2011, menurut dakwaan, Lukman melaporkan kepada Rusli bahwa proyek stadion utama PON kekurangan dana Rp 290 miliar. Dana itu diperlukan untuk membayar utang kontrak pembangunan stadion utama Rp 165 miliar dan utang kontrak infrastruktur stadion utama senilai Rp 125 miliar.

Untuk meminta tambahan dana APBN, Rusli Zainal mengajak Lukman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau SF Haryanto bertemu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Setya Novanto di Gedung DPR. Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1,05 juta dolar AS.

Sementara Lukman pernah mengaku menyerahkan uang 1,05 juta dolar Amerika Serika (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Lukman juga mengatakan, ada 12 anggota Komisi X DPR menerima bingkisan kain sarung dan uang 5.000 dolar AS dalam amplop tertutup saat mengunjungi venue PON.

Terkait penyidikan kasus dugaan suap PON Riau ini, KPK pernah memeriksa Setya dan Kahar sebagai saksi. Setya mengakui pernah bertemu dengan Rusli namun tidak pernah membahas masalah PON Riau tersebut.

Bantahan senada juga disampaikan Kahar yang mengaku tidak tahu menahu soal kasus PON Riau. Selain memeriksa anggota DPR, KPK pernah memanggil Menteri Koordinator Kesejahteraan Raykat Agung Laksono untuk mengonfirmasi keterangan Lukman tersebut.

Berita terkait dapat dibaca pula pada topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

    Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

    Nasional
    Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

    Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

    Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

    Nasional
    Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

    Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

    Nasional
    PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

    PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

    Nasional
    Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

    Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

    Nasional
    Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

    Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

    Nasional
    Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

    Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

    Nasional
    Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

    Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

    Nasional
    Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

    Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

    Nasional
    PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

    PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Nasional
    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Nasional
    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Nasional
    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X