Golkar: Tersangka, Rusli Zainal Nonaktif

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan langsung menonaktifkan Gubernur Riau Rusli Zainal setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau. Rusli juga merupakan Ketua DPP Partai Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif.

"Ya, Insya Allah beliau akan nonaktif. Kalau enggak mau mengundurkan diri, ya akan kami nonaktifkan sesuai AD/ART partai kalau sudah jadi tersangka," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ade Komarudin, Jumat (8/2/2013), saat dihubungi wartawan.

Sementara untuk jabatan Gubernur Riau, Ade mengaku Partai Golkar tidak ikut campur apakah Rusli nantinya akan mundur juga sebagai kepala daerah atau tidak. Ia memastikan, persoalan yang menimpa Rusli adalah persoalan pribadi sehingga ia berharap masyarakat tidak mengaitkannya ke partai.

Saat ditanyakan soal bantuan hukum yang akan diberikan Golkar, Ade pun belum bisa memastikannya. "Itu harus ditanyakan ke Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, saya tidak berkompeten membicarakan hal ini," tutur Ade.

Ade menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang menimpa salah satu kader Partai Golkar sebenarnya sudah sempat diklarifikasi internal partainya. Rusli sempat dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Namun, Ade tak mau membuka hasil investigasi Golkar dengan alasan untuk konsumsi internal partai.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD. Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar dan mantan Bupati Siak Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.