Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi Hasan Tak Mau Makan Gaji Buta

Kompas.com - 05/02/2013, 15:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat setelah terjerat kasus dugaan korupsi dalam pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Apa alasan pengunduran diri itu?

Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, ketika ditemui di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Pusat, Senin kemarin, Luthfi menyebut ingin konsentrasi menghadapi kasus hukumnya. Selain itu, Luthfi tak ingin ada prasangka buruk dari masyarakat bahwa dirinya tetap menikmati uang rakyat meskipun berstatus tersangka dan ditahan.

"Beliau ingin putus mata rantai buruk sangka, anggota DPR sudah ditahan, tapi belum mundur. Itu artinya makan gaji buta. Itu menghadirkan ketidakadilan bagi publik. Publik susah setengah mati, tapi anggota DPR ditahan dan gajinya masih dibayarkan. Pak Lutfi ingin hadirkan tradisi kalau sudah dalam posisi semacam itu mundur saja sebagai anggota DPR," kata Hidayat saat jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2013).

Hidayat menambahkan, Luthfi meminta agar proses pergantian antarwaktu (PAW) segera diproses. Jika tak berubah, Luthfi akan digantikan calon legislatif PKS dengan suara terbanyak setelah Luthfi di daerah pemilihan Jawa Timur V, yakni Budianto.

"Dengan mundur dan segera PAW, kerja fraksi akan maksimal karena keanggotannya penuh," kata Hidayat.

Seperti diberitakan, para politisi DPR yang terjerat perkara hukum biasanya tak mau mengundurkan diri dari DPR pasca-ditetapkan tersangka, ditahan, bahkan sampai vonis pengadilan. Mereka atau partainya kerap memakai alasan asas praduga tak bersalah.

Saat ini, setidaknya ada tiga politisi yang terjerat kasus korupsi, tetapi masih berstatus anggota DPR. Mereka, yakni Angelina Sondakh (politisi Demokrat), Wa Ode Nurhayati (politisi PAN), dan Zulkarnaen Djabar (politisi Golkar). Mereka masih bisa menikmati gaji sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com