Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR: Tuduhan Konspirasi Bisa Timbulkan Instabilitas

Kompas.com - 03/02/2013, 10:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, komitmen untuk mengerahkan segala daya upaya dalam pemberantasan korupsi seharusnya justru menyatukan bangsa. Komentar-komentar yang tidak perlu mengenai hal-hal di luar itu justru berpotensi memecah-belah integrasi kita.

"Hendaknya setiap kita mampu menahan diri untuk tidak saling menyerang dan mendiskreditkan pihak lain dalam menanggapi kasus-kasus yang ditangani KPK," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Minggu (3/2/2013).

Menurut Lukman, pihak yang berperkara sebaiknya mengikuti dan mencermati saja prosesnya sampai dengan saatnya pembelaan dan perlawanan itu dilakukan di pengadilan. Ia berharap agar semua pihak menghindari upaya memperkeruh suasana dengan melempar tuduhan yang bisa menimbulkan fitnah.

Ia menambahkan, KPK harus terus didukung dalam pemberantasan korupsi terhadap siapa pun juga. Oleh karena itu, segenap penduduk Indonesi diminta untuk menjaga independensi dan imparsialitas KPK.

"Tuduhan tanpa disertai bukti bahwa KPK dijadikan alat pihak-pihak tertentu atau apalagi yang langsung melakukan konspirasi tertentu hendaknya diakhiri," ujarnya.

Terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta yang menyebutkan ada konspirasi besar dalam penangkapan eks Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaaq terkait kasus suap daging impor, Lukman menilai bahwa pernyataan itu sebaiknya tidak diekspos di depan publik. Menurut Lukman, tuduhan seperti itu justru dapat menimbulkan instabilitas nasional.

"Kalau memang ada bukti, bawa saja ke proses hukum tanpa menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Kalau tidak, ya sebaiknya menahan diri," kata dia. Lukman menyatakan, masih banyak agenda nasional yang lebih membutuhkan perhatian, energi, dan sinergi untuk segera diselesaikan.

Dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden baru PKS, Anis menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan adalah bagian dari konspirasi besar yang ingin menghancurkan PKS.

"Saya tidak mau memikirkan itu lagi. Sekarang saya mau mengurus diri saya dulu dan partai saya untuk berbenah dulu. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi saya lebih peduli apa yang saya lakukan," ujar Anis, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Menurut Anis, fokus utamanya saat ini adalah menjaga moral kader PKS. Ia menyatakan, PKS akan menyerahkan kasus Luthfi Hasan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. Anis juga melarang semua pengurus PKS untuk terlibat membicarakan masalah ini. (Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com