Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Geledah Ruang Ditjen Peternakan Kementan

Kompas.com - 31/01/2013, 12:13 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kementerian Pertanian di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Petugas yang jumlahnya kurang dari 10 orang itu tiba di Gedung C, Kementerian Pertanian, Kamis (31/1/2013) sekitar pukul 10.30 WIB.

Sebelumnya, pada Rabu (30/1/2013) malam, petugas KPK mendatangi Kementerian Pertanian dan melakukan penyegelan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejak tiba di lobi gedung, petugas KPK menenteng beberapa dus berwarna coklat, dus printer, dan beberapa dus lain. Sejak tiba, petugas KPK tidak mengomentari pertanyaan awak media.

Tak lama kemudian, petugas menaiki lift menuju lantai 6 gedung dan memasuki ruangan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan. Tak lama berselang, petugas kembali pindah dari ruangan itu dan bergeser ke ruangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.Di ruangan itu, KPK menyegel ruangan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Irwantoro sejak Rabu malam.

Di depan ruangan, selain disilangkan pita, ditempelkan pula kertas dengan tulisan "DISEGEL".

"Itu ruangan Pak Dirjen yang disegel. Itu udah dari semalam. Kita enggak boleh dekat, cuma petugas KPK yang boleh masuk," kata seorang petugas keamanan gedung.

Kedatangan KPK di Kementerian Pertanian terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus suap impor daging. Mereka adalah Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi yang merupakan Direktur PT Indoguna Utama serta Ahmad Fathanah dan Presiden PKS Lutfi Hassan Ishaq.

Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan di kantong plastik dan koper. Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

KPK menyimpulkan, ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar. Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diduga hanya uang muka.

Ikuti perkembangan kasus ini di topik pilihan "Skandal Suap Impor Daging Sapi".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com