Kompas.com - 30/01/2013, 09:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Rabu (30/1/2013). Salah satu yang akan dibahas adalah terkait aksi peretas alias hacker terhadap sejumlah situs pemerintahan sejak Selasa (29/1/2013) malam hingga Rabu (30/1/2013) dini hari. Serangan terhadap situs pemerintahan merupakan bentuk protes para hacker terhadap penangkapan Wildan Yani, tersangka kasus peretasan situs presidenSBY.info
"Kasus ini pasti akan diangkat oleh Komisi I pada rapat hari ini dengan Menkominfo. Ini bisa mengganggu martabat dan kedaulatan bangsa kalau kita kalah dalam cyber war ini," kata Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang, Rabu pagi.

Agus menilai, langkah penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Wildan sudah tepat. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan membongkar dan menangkap jaringan peretas. "Pemerintah tidak perlu gentar dan jangan mengabulkan permintaan untuk membebaskan Wildan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Undang-undang yang ada, menurutnya, mampu menjerat para peretas situs pemerintahan itu. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga yang berbasis di luar negeri. "Bisa dilakukan dengan permintaan ekstradisi atau kerja sama Interpol," ujar Agus.

Selain membahas soal peretasan, agenda rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan membahas evaluasi kinerja Kemenkominfo tahun 2012, realisasi anggaran, tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK terhadap laporan realisasi keuangan Kemenkominfo, rencana program kerja, dan kesiapan program legislasi Kemenkominfo dalam prolegnas 2010-2014.

Seperti diberitakan, Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap Wildan Yani yang melakukan peretasan terhadap situs resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok hacker internasional terkemuka Anonymous. Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan situs-situs berdomain '.go.id'. Satu per satu situs-situs pemerintah diretas dan dengan target utama kembali melumpuhkan situs Presiden SBY. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias ganti tampilan berisi pesan peringatan. Situs-situs yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub-domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenhuk dan HAM, Depsos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.

"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon," (Pemerintah Indonesia tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apa pun yang dapat menghentikan kami) demikian pernyataan di situs Twitter kelompok hacker tersebut, Rabu. 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Protes Penangkapan "Hacker" Situs SBY

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Nasional
Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.