Pengacara Djoko Mengaku Tak Tahu soal Aset Rp 45 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Hotma Sitompul, pengacara tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM Irjen Djoko Susilo, mengaku tidak tahu seputar aset Rp 45 miliar yang dimiliki kliennya. Hotma mengaku tidak tahu-menahu soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi keada Djoko.

"Kita tidak tahu apa-apa soal itu. Enggak tahu, enggak ada penyamaran-penyamaran, istilah apa itu?" kata Hotma di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Dia ditanya mengenai nilai pencucian uang yang diduga dilakukan Djoko. Pemberitaan Kompas menyebutkan bahwa nilai pencucian uang yang diduga dilakukan Djoko mencapai Rp 45 miliar. Modus pencucian uang dilakukan, antara lain, melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Sejak tahun 2012, Djoko memperoleh aset yang nilainya mencapai Rp 15 miliar. Sementara nilai aset yang diduga diperoleh saat Djoko menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk yang berupa sejumlah lahan di Leuwinanggung, Tapos, Bogor, dan Cijambe, Subang.

Sementara menurut Hotma, KPK seharusnya hanya mengusut aset Djoko yang berkaitan dengan tindak pidana awalnya, yakni kasus korupsi simulator SIM. Kasus itu terjadi saat Djoko menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri sekitar 2011-2012.

"Sangkaan tahun 2011 dan 2012, jangan ditanya yang tahun 2005, 2000. Mesti ada aturannya, ada predikat crime (tindak pidana awal) yang pertama siapa saja. Kalau simulator tahun 2011 dan 2012, ya di kurun waktu itulah," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menjerat Djoko dengan Pasal TPPU setelah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Diduga, sebagian uang hasil korupsi proyek tersebut digunakan Djoko untuk membeli sejumlah aset.

Dalam kasus simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara. Adapun nilai kerugian negara yang muncul dari pengadaan proyek ini diduga mencapai Rp 100 miliar.

Baca juga:
Ini Alasan KPK Jerat Djoko Susilo dengan Pasal Pencucian Uang
Irjen Djoko Susilo Jadi Tersangka Pencucian Uang
PPATK Apresiasi KPK, Jerat Djoko Susilo dengan TPPU
Mengapa Angelina Tak Dijerat TPPU?

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri