Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Banjir, DPR Berencana Panggil Jokowi

Kompas.com - 18/01/2013, 13:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemanggilan ini terkait bencana banjir di DKI Jakarta.

"Komisi VIII DPR RI akan segera melakukan dua hal. Pertama, mengundang Kemensos, BNPB, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta," ujar anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Pemanggilan pihak-pihak tesebut, menurut Nasir, diperlukan untuk mendengar dan mengetahui langsung langkah Kemensos dan BNPB dalam melindungi dan melayani para pengungsi akibat banjir. Selain itu, pemanggilan dilakukan berkaitan dengan status Jakarta yang diumumkan menjadi darurat banjir hingga akhir Januari 2013.

Usulan pemanggilan ini sudah disampaikan ke pimpinan Komisi VIII. "Saya sudah mengusulkan hal itu kepada pimpinan Komisi VIII agar Senin depan semuanya bisa hadir," ucap Nasir.

Nasir mengatakan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten diharapkan bisa memaparkan titik-titik mana saja di daerahnya yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan banjir. "Komisi VIII ingin memfasilitasi agar di lapangan antara gubernur dan kementerian bisa sinkron," ucapnya.

Sejumlah wilayah di Jakarta kini terendam banjir. Wilayah yang terkena dampak paling parah terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur; Daan Mogot, Jakarta Barat; Rawajati dan kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Jalan-jalan protokol pun merasakan imbas dari luapan banjir. Tidak hanya itu, Istana Negara juga tak luput dari banjir.

Musibah banjir ini langsung ditanggapi sejumlah pimpinan daerah dan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo turun langsung melihat kondisi banjir yang melumpuhkan kawasan sentra bisnis bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kawasan banjir di daerah Rawajati, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi Harahap menjelaskan, sedikitnya 90.582 warga Ibu Kota terkena dampak banjir dalam beberapa hari terakhir.

Mereka yang terkena dampak banjir adalah warga yang tempat tinggalnya tergenang air, baik dalam hitungan sentimeter maupun meter. Edy memaparkan, terdapat 14.164 warga yang terpaksa mengungsi. Semuanya berasal dari 23.675 kepala keluarga di 186 RW, 475 RT, 39 kelurahan, dan 23 kecamatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

    Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Langsung Pengelolaan Blok Rokan Pekan Ini

    Jokowi Bakal Tinjau Langsung Pengelolaan Blok Rokan Pekan Ini

    Nasional
    Soal Jampidsus Dikuntit Densus 88, Anggota Komisi III DPR: Tak Mungkin Perintah Institusi

    Soal Jampidsus Dikuntit Densus 88, Anggota Komisi III DPR: Tak Mungkin Perintah Institusi

    Nasional
    SYL Disebut Pernah Perintahkan Kirimkan Bunga dan Kue Ulang Tahun untuk Pedangdut Nayunda Nabila

    SYL Disebut Pernah Perintahkan Kirimkan Bunga dan Kue Ulang Tahun untuk Pedangdut Nayunda Nabila

    Nasional
    UKT Batal Naik, Stafsus Jokowi Dorong Dasar Hukumnya Segera Dicabut

    UKT Batal Naik, Stafsus Jokowi Dorong Dasar Hukumnya Segera Dicabut

    Nasional
    Pemilu 2024, Menghasilkan Apa?

    Pemilu 2024, Menghasilkan Apa?

    Nasional
    20 Tahun Perkara yang Ditangani KPK Terancam Tidak Sah gara-gara Putusan Gazalba Saleh

    20 Tahun Perkara yang Ditangani KPK Terancam Tidak Sah gara-gara Putusan Gazalba Saleh

    Nasional
    Ditawari oleh Anak SYL, Wambendum Nasdem Akui Terima Honor Rp 31 Juta Saat Jadi Stafsus Mentan

    Ditawari oleh Anak SYL, Wambendum Nasdem Akui Terima Honor Rp 31 Juta Saat Jadi Stafsus Mentan

    Nasional
    Di Sidang SYL, Partai Nasdem Disebut Bagikan 6.800 Paket Sembako Pakai Uang Kementan

    Di Sidang SYL, Partai Nasdem Disebut Bagikan 6.800 Paket Sembako Pakai Uang Kementan

    Nasional
    Narkopolitik, Upaya Caleg PKS Lolos Jadi Anggota Dewan di Aceh Tamiang

    Narkopolitik, Upaya Caleg PKS Lolos Jadi Anggota Dewan di Aceh Tamiang

    Nasional
    Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

    Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

    Nasional
    Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

    Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

    Nasional
    Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

    Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

    Nasional
    ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

    ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

    Nasional
    MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

    MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com