Bupati Buol Amran Batalipu Dituntut 12 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Buol Amran Batalipu dituntut hukuman 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta yang dapat diganti kurungan enam bulan. Dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang senilai total Rp 3 miliar dalam rangka membantu PT Hardaya Inti Plantation mengurus hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol. Tuntutan ini dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/1/2013).

"Menyatakan terdakwa Amran terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata jaksa Irene Putri.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Amran dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 3 miliar. Jika uang tersebut tidak dibayarkan setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, penuntut umum akan menyita dan melelang harta kekayaan Amran. "Jika tidak memiliki harta yang mencukupi, maka akan dipidana penjara selama dua tahun," ujar jaksa Irene.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang Rp 3 miliar ini dibebankan ke Amran karena yang bersangkutan belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) tersebut.

Menurut jaksa, Amran menerima uang senilai total Rp 3 miliar itu secara bertahap. Pertama, pada 18 Juni 2012 senilai Rp 1 miliar. Kedua, pada 26 Juni 2012 sebesar Rp 2 miliar. Pemberian itu dilakukan sebagai imbalan karena Amran telah membantu PT HIP mengurus perizinan terkait hak guna usaha (HGU) seluas 4.500 hekar dan juga lahan di luar 4.500 hektar yang masih bagian dari 75.000 hektar milik perusahaan Hartati Murdaya Poo.

Dalam kasus ini, Hartati sudah diproses hukum dan akan menghadapi pembacaaan tuntutan pada Senin (14/1/2013). Jaksa mengatakan, setelah menerima uang dari PT HIP, Amran menandatangani tiga surat yang diserahkan Yani Anshori (General Manager Operasional PT HIP) dan Arim (Financial Controller PT HIP). Surat tersebut berkaitan dengan perizinan HGU perkebunan PT HIP/ PT Cipta Cakra Murdaya.

"Surat untuk Gubernur Sulsel perihal izin usaha perkebunan atas nama PT CCM seluas 4.500 hektar, untuk menteri negara agraria, permohonan HGU kebun sawit seluas 4.500 hektar, dan surat rekomendasi lainnya," kata Irene.

Setelah surat ditandatangani, Amran kembali menerima uang dari PT HIP seusai dengan kesepakatan. Sebelum pemberian uang yang kedua, Hartati sempat menelpon Amran dan mengucapkan terimakasih karena sudah bersedia membantu.

"Siti Hartati berterima kasih karena terdakwa sudah mau barter 1 kilo, maksudnya Rp 1 miliar," sambung jaksa Irene.

Jaksa mengatakan, rangkaian perbuatan penerimaan uang oleh Amran ini menyalahi undang-undang, bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati Buol saat itu. Perbuatan Amran ini dianggap menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, jaksa memperberat hukuman Amran karena mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain, yang bersangkutan pernah melakukan perlawanan saat ditangkap penyidik KPK.

"Kemudian berbelit-belit dalam persidangan, tidak menyesali perbuatannya, dan selaku bupati tidak memberikan contoh yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar jaksa Irene.

Sementara yang meringankan, Amran belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Atas tuntutan ini, pihak Amran akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan dalam persidangan berikutnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol