Laporkan Gratifikasi Rp 700 juta, Anggota DPR Terima Penghargaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat menyerahkan gratifikasi berupa uang yang diterimanya senilai Rp 700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota DPR itu pun mendapat semacam penghargaan dari KPK.

"Ada penyelenggara negara yang tidak berkenan hadir itu menerima Rp 700 juta, itu diserahkan ke KPK dan dinyatakan milik negara. Itu dia anggota DPR Fraksi Partai Demokrat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Sayangnya, KPK enggan mengungkapkan identitas anggota DPR tersebut. Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan, anggota DPR tersebut meminta agar identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. "Untuk menghormati, namanya tidak bisa disampaikan. Tadi barusan bertemu di atas dan memberikan penghargaan," ujar Adnan.

Penghargaan ini diberikan KPK kepada sejumlah pihak yang dianggap taat melaporkan gratifikasi. Adnan menilai kesadaran para pejabat atau penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya masih kurang. Menurutnya, penerimaan gratifikasi bisa menjadi delik korupsi jika tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari. Jika sudah begitu, sang penyelenggara negara atau pejabat yang menerima gratifikasi tersebut bisa terancam hukuman berat, yakni maksimal dipenjara seumur hidup.

"Gratifikasi enggak boleh dikatakan ringan karena ancamannya bisa sampai seumur hidup dibanding dari suap yang cuma lima tahun," kata Adnan.

Selain kepada anggota DPR dari Partai Demokrat itu, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak lain. Mereka yang mendapat penghargaan itu antara lain Kementerian Keuangan sebagai kementerian dengan laporan terbanyak, Bank Jabar Banten sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling banyak melapor, Sekretariat DPR, dan seorang pegawai Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Pangandaran dengan laporan gratifikasi yang nilainya paling kecil. "Dari Pangandaran yaitu Nesya. Dia diberi penghargaan KPK karena dia Rp 47.000 saja dilaporkan," ujar Johan.

Sepanjang 2012 ini, KPK menerima 1.158 laporan gratifikasi. Dari ribuan laporan tersebut, 643 di antaranya sudah diproses.