Presiden: Tidak Menggembirakan
Bogor, Kompas -
Menurut Yudhoyono, penanganan masalah hukum tidak hanya berhubungan dengan pemerintah, tetapi juga pihak di luar pemerintah, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan. Adapun penanganan masalah keamanan sepenuhnya di tangan pemerintah.
Demikian dikatakan Yudhoyono, Senin (7/1), di Istana Bogor, Jawa Barat, saat membuka rapat terbatas kabinet. Rapat bidang politik, hukum, dan keamanan ini diikuti Wakil Presiden Boediono serta sejumlah menteri.
Yudhoyono menuturkan, selama 2012, di daerah-daerah banyak terjadi gangguan keamanan, seperti aksi kekerasan, konflik komunal, dan benturan horizontal. Akibatnya, ada kesan negara melakukan pembiaran. ”Ada penilaian dari masyarakat luas, ada keterlambatan dan ketidaktuntasan dalam menyelesaikan permasalahan gangguan keamanan,” katanya.
Ia pun menginginkan agar pada 2013, jajaran pemerintah bekerja jauh lebih efektif sehingga kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri lebih baik. Untuk itu, pada 28 Januari, Yudhoyono bakal mengeluarkan instruksi presiden (inpres) yang berkaitan dengan penanganan keamanan. Instruksi ini harus dijalankan sepanjang tahun 2013 di seluruh Indonesia.
”Akan kita tetapkan sasaran, akan kita tetapkan ukuran keberhasilan. Siapa bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas apa,” ujarnya.
Terkait terorisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai secara terpisah mengatakan, kelompok teror di Poso, Sulawesi Tengah; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Bima, Nusa Tenggara Barat; diduga merupakan jaringan kelompok teror yang saling berhubungan. Jaringan tersebut merupakan jaringan Mujahidin Indonesia Timur, yang diduga melakukan aksi-aksi teror di Poso, termasuk penembakan aparat Brimob dan pelatihan aksi teror. Kelompok ini memiliki tempat pelatihan aksi teror di Poso, perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, serta Bima.
”Lima orang yang ditembak di Bima masih terkait dengan jaringan Santoso,” kata Ansyaad.(ato/FER)
Terpopuler
Now Trending
