Kompas.com - 07/01/2013, 18:35 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Rofiq menyatakan optimistis partainya lolos verifikasi faktual untuk Pemilu 2014. Ia mengklaim, Partai Nasdem lolos verifikasi untuk di seluruh provinsi dan kabupaten.

"Nasdem aman. Lolos di semua provinsi, kabupaten, kota," ujar Ahmad di sela-sela rapat pleno hasil verifikasi faktual di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013).

Ahmad menambahkan, partainya telah memenuhi persyaratan. Untuk itu, Ia pun mengatakan Partai Nasdem sangat percaya diri dapat lolos.Jika demikian, Partai Nasdem akan menjadi salah satu partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014

"Partai Nasdem sangat percaya diri kalau bakal lolos tanpa catatan, karena seluruh proses dokumentasinya Nasdem telah mempersiapkan diri dengan penuh ketelitian dan mengedepankan pada aspek kebenaran data," terangnya.

Hasil verifikasi faktual parpol yang akan menjadi peserta Pemilu 2014 hingga kini belum diumumkan. Jika nantinya, KPU menyatakan Nasdem tidak lolos, pihaknya pun akan meminta KPU berlaku transparan.

"Nasdem akan meminta KPU secara transparan. Apa yang membuat Nasdem tidak lolos? Karena hasil pleno KPUD seluruh Kabupaten Kota Partai Nasdem lolos, dan pleno Propinsi se-Indonesia Nasdem juga lolos. Maka di luar logika kalau KPU mengumumkan NasDem tidak lolos," katanya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka sekaligus untuk mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2014. Rapat digelar sejak pukul 14.00 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013) siang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil pengumuman KPU ini pun telah ditunggu-tunggu sejumlah parpol. Verifikasi faktual dilakukan terhadap 34 partai politik calon peserta pemilu. Sebab sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengikutsertakan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Rapat dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, juga pemantau Pemilu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X