Presiden Kritik Penanganan Hukum dan Keamanan pada 2012

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik penanganan masalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam) oleh jajaran pemerintah sepanjang 2012. Presiden menyinggung penilaian masyarakat terhadap penanganan hukum dan keamanan selama tahun 2012 yang belum menggembirakan.

"Lebih luas, masyarakat luas juga menyoroti dan merasa tidak puas dengan penanganan masalah hukum dan keamanan," kata Presiden, saat membuka sidang kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Rapat itu diikuti para pejabat tinggi yang menangani masalah polhukam, seperti Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Hadir pula jajaran menteri lain, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Agama Suryadhama Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Presiden mengatakan, masalah penegakan hukum memang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah karena ada Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan yang berada di luar eksekutif. Namun, pemerintah memiliki peran sentral untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Presiden menambahkan, sepanjang 2012 banyak eskalasi berupa kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal. Masih ada pula kesan dari masyarakat bahwa negara melakukan pembiaran, terlambat, serta tidak tuntas ketika menangani beragam permasalahan itu.

Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan kepada semua lembaga yang berkaitan dengan polhukam, terutama jajaran pemerintah daerah, untuk lebih efektif menjaga keamanan dan ketertiban pada 2013.

"Saya garis bawahi tidak boleh ada yang ragu-ragu dalam menegakkan dan memelihara keamanan. Sampai tingkat paling depan, tidak ada dan tidak boleh (ragu). Kepolisian, komando teritorial, intelijen di daerah ditugaskan oleh negara untuk itu, dengan segala risiko untuk rakyat kita. Pastikan di seluruh Indonesia menjalankan apa yang kita harapkan ini," kata Presiden.