Bertemu Presiden, Tumor Putri Akan Diobati

TANGERANG, KOMPAS.com — Puluhan warga Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, langsung berkerumun mendekati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono ketika tiba di kampung mereka, Jumat (4/1/2013). Ketika itu, Presiden melakukan kunjungan kerja tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Di antara kerumunan terdapat bocah berumur delapan bulan bernama Putri Aminatun. Dia hidup dengan benjolan sebesar buah duku di hidungnya. Benjolan berwarna merah itu menutupi lubang hidung sebelah kanan, bahkan nyaris juga menutupi lubang sebelah kiri.

Ketika itu Putri digendong bibinya, Ani (33). Sementara ibunya, Yati (35), berdiri di sampingnya. Awalnya, Presiden dan Ibu Negara tak melihat Putri. Namun, kehadiran Putri disadari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa dan dokter pribadi Presiden, Hardhi Pranata.

"Ini kenapa, Bu? Dioperasi dong. Kasihan anaknya," kata Daniel.

Yati dan Ani menceritakan, benjolan itu bermula dari bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk sekitar sepekan setelah dilahirkan. Lama-kelamaan bintik itu membesar. Selama ini, Putri hanya bisa menjalani rawat jalan. Tak ada dana untuk operasi. Tak ada pula akses Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Bagaimana mau dapat Jamkesmas, di sini dijatah setiap RT maksimal lima. Padahal, yang miskin banyak," kata seorang warga.

Hardhi sempat mengecek benjolan Putri. Menurut dia, benjolan itu tumor. Hardhi lalu memberikan surat pengantar untuk dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta.

Tak hanya keluarga Putri, beberapa warga lain juga mengeluhkan penyakit yang tengah diidap. Hardhi juga memastikan mereka juga akan ditangani.

Sebelum meninggalkan Tanjung Pasir, Presiden dan Ibu Negara sempat melihat Putri. "Nanti saya bantu pengobatan di RSPAD," kata Presiden.

Daniel mengatakan, masyarakat harus tahu bahwa pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran ke daerah untuk kesehatan. Dia lalu mengkritik pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah.

"Sangat ironis sebuah pelayanan publik yang semestinya bisa diatasi tanpa harus menunggu seseorang dari Istana datang. Ini dorongan bagi pejabat di daerah untuk aktif mendorong peningkatan pelayanan publik," kata Daniel.