PDI-P Waspadai Politik Sandera di 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Agenda pemberantasan korupsi di tahun 2013 diperkirakan bakal semakin ramai dibanding tahun 2012. Hanya, pemberantasan korupsi di 2013 dikhawatirkan akan ditunggangi kepentingan politik dari kelompok tertentu menjelang Pemilu 2014.

"Politik sandera akan terjadi 2013," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan saat jumpa pers catatan akhir tahun PDI-P di Jakarta, Minggu (30/12/2012).

Trimedya memperkirakan situasi seperti pengungkapan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 bakal terjadi di 2013. Pada September 2008 atau sekitar enam bulan menjelang Pemilu 2009, kata dia, Agus Condro mengungkap ada sejumlah politisi PDI-P di parlemen yang menerima cek perjalanan. Kasus itu lalu diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Trimedya mengatakan, perkara itu merusak perolehan suara PDI-P di Pemilu 2009. Suara PDI-P turun enam persen dibanding Pemilu 2004. Trimedya mengaku bahwa pengalaman itu yang akan diwaspadai pihaknya menjelang Pemilu 2014.

Ke depan, tambah Trimedya, pihaknya bakal lebih ketat mengawasi kadernya yang berada di legislatif, terutama anggota DPR yang berurusan dengan pembahasan anggaran. Begitu pula dengan kader yang berada di eksekutif.

"Para kepala daerah yang terlibat pengadaan barang dan jasa kita meminta mereka lebih hati-hati. Itu tantangan yang paling berat di 2013," kata anggota Komisi III DPR itu.

Trimedya menambahkan, politik sandera itu bisa terjadi lantaran ada tiga institusi penegak hukum yang berada di bawah Presiden, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tiga lembaga ini yang kita minta netralitasnya. Kalau KPK, meski ada kecurigaan, tapi tidak terlalu kuat," pungkas Trimedya.