Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2012, Penegak Hukum Dinilai Masih Melindungi Mafia

Kompas.com - 23/12/2012, 10:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang berakhirnya tahun 2012, penegakan hukum dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah. Kasus suap di Mahkamah Agung menjadi puncak kasus ketika integritas penegak hukum mulai diragukan. Citra sebagai jalan terakhir pemberi keadilan justru tercoreng dengan ulah hakim agung yang menerima uang pelicin. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai, puncak kegagalan penegakan keadilan di negeri ini adalah kasus dugaan suap Hakim Agung Achmad Yamanie.

"Puncaknya tentu adalah kinerja MA sebagai gerbang terakhir keadilan. Kasus Yamanie, beberapa hakim agung lain yang sedang dilaporkan kasus suap, mengindikasikan MA rawan mafia hukum," ujar Eva, Minggu (23/12/2012) di Jakarta.

Eva mengatakan bahwa adanya kasus itu semakin menguatkan citra MA yang justru mengomoditaskan kasus-kasus mafia narkoba, mafia tanah, hingga mafia korupsi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kerja mafia dari hulu, seperti di polisi dan penuntut, hingga hilir di pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, MA harus berbenah diri. Sebagai lembaga agung tempat rakyat mencari keadilan, MA harus menjadi kunci pembenahan hukum. Eva menyoroti data integritas kelembagaan oleh berbagai institusi yang menempatkan lembaga penegak hukum pada posisi terburuk dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

"Hal-hal di atas merupakan dampak, cermin, dari kinerja penegakan hukum yang rendah integritasnya sehingga gagal men-deliver keadilan," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengatakan, menghadapi tahun 2013 mendatang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah. Misalnya terkait toleransi yang memburuk sehingga menimbulkan konflik sosial, kebebasan pers dalalm perlindungan wartawan, hingga korupsi yang semakin meluas. Tren demokrasi juga mengkhawatirkan karena RUU Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah.

"RUU Kamnas berpotensi memundurkan demokrasi dengan prinsip supremasi sipil. Ada syahwat militer masuk kembali ke politik. Ini merupakan pengkhianatan reformasi," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

    Nasional
    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com