Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyidik, KPK dan Menpan Berdebat

Kompas.com - 09/12/2012, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa tugas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi  masih menuai perdebatan. Kali ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kedapatan berdebat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Azwar Abubakar di tengah-tengah kegiatan pembentangan spanduk raksasa di Balaikota Jakarta dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Minggu (9/12/2012) siang.

Dalam kesempatan itu, Bambang Widjojanto (BW) dan Azwar Abubakar (AA) melempar argumen terkait usia tugas penyidik di KPK. Beberapa wartawan langsung merekam pembicaraan itu dengan sepengetahuan BW dan AA. Secara umum, AA meminta KPK untuk tak lagi khawatir dengan masa tugas para penyidiknya. Pasalnya, dalam draf yang baru, penyidik di KPK dapat bertugas selama empat tahun dan memungkinkan diperpanjang sampai sepuluh tahun dengan catatan mendapat restu dari KPK.

Sementara itu, meski sepaham, tetapi BW masih tampak khawatir. Ia mengaku aturan itu belum tentu berjalan baik karena berpotensi menimbulkan conflict of interest dan harus diikuti dengan inisiatif penyidik KPK yang bersangkutan.

Berikut adalah isi perdebatan AA dan BW:

AA : Kalau mau nambah lagi, maksimal empat tahun. Kalau setelah empat tahun, enggak dikasih (induknya), ya, enggak boleh. Nanti mau nambah waktu lagi, minimum empat tahun, yang disetujui sepuluh tahun.

BW : Keseluruhannya 10 tahun?

AA : Jadi kita siap, KPK perlu orang yang pasti, dan induknya juga perlu membina mereka, karier mereka.

BW : Orang yang mau ditarik itu, harus ditanya....

AA : Sabar, ndak boleh, ndak boleh Pak, setelah empat tahun, ya sudah selesai.

BW : Pertama ini mengatur KPK....

AA : Dengar dulu Bos, kan, sudah empat tahun diselesaikan. Jadi bukan ditarik, kan.

BW : Yang empat tahun tidak ada masalah.

AA : Nah, kalau mau ditarik tiga tahun, siapa yang narik? Polisi atau BPKP, itu harus persetujuan Komisi (KPK), jangan dulu. Kita masih butuh. Ya sudah, enggak boleh ditarik.

BW : Tujuannya, kan, biar tidak ditarik sembarangan begitu.

AA : Memang enggak boleh.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com