Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta PP soal Penyidik KPK Segera Diselesaikan

Kompas.com - 06/12/2012, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar untuk segera menyerahkan draf revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti diketahui, KPK mengalami pengurangan penyidik setelah Polri memutuskan tak memperpanjang masa tugas 13 penyidiknya di lembaga tersebut.

"Saya juga memantau Mensesneg (yang-red) melaporkan kepada saya yang diangkat media massa satu dua hari ini. PP yang mengatur penugasan penyidik Polri di KPK. Saya nilai sudah terlambat, segera selesaikan. Saya minta satu dua hari ini disampaikan," kata Presiden, saat membuka rapat kabinet terbatas membahas kesiapan penyelenggaraan APEC, di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Presiden mengatakan, petunjuk yang disampaikannya kepada jajaran terkait mengenai permasalahan status dan penugasan penyidik kepolisian yang ditugaskan di KPK sudah jelas sehingga revisi yang dilakukan bisa segera dilakukan.

"Petunjuk saya jelas, penugasan penyidik Polri ke KPK untuk mengemban tugas penyelidikan jangka waktunya harus sedemikian rupa agar efektif dalam melaksanakan tugasnya. Terlalu singkat tentu tidak efektif. Pada saatnya nanti karena ada pembinaan karier berikutnya lagi sebagai perwira kepolisian tentu ada batas waktunya," katanya.

Ia menyatakan telah memberikan arahan terkait empat tahun penugasan penyidik Polri di KPK. "Saya sudah memberikan arahan untuk empat tahun batas yang menurut saya pas, karena kurang dari itu terlalu singkat, lebih dari itu mengganggu pembinaan karier perwira," katanya.

Atas dasar itu, Presiden meminta agar draf revisi PP tersebut segera diserahkan kepadanya, agar dapat segera ditandatangani dan disahkan.

"Saya tugaskan segera diajukan kepada saya, satu dua hari ini agar kita sahkan agar baik untuk semuanya. Bagi Polri, KPK, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi," katanya.

Rapat terbatas tersebut berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dihadiri oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menlu Marty Natalegawa, dan sejumlah pejabat lainnya.

Baca juga:
KPK Krisis Penyidik, Perlu Ketegasan Presiden
SBY Lamban, KPK Terancam Kehilangan 41 Pegawai
Nasib Penyidik KPK di Tangan Presiden

Trimedya: Jangan Jadikan Novel Anak Emas
Polri: Penyidik Tidak Diperpanjang untuk Pembinaan Karir
Busyro: Ada 27 Penyidik KPK yang Tak Diperpanjang Polri
Novel Baswedan Termasuk Penyidik yang Ditarik Polri
Djoko Ditahan, Kapolri Jamin Tak Tarik Penyidik KPK
Djoko Susilo Ditahan, Polri Tarik 13 Penyidik KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
KPK Krisis Penyidik
.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com