Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Menyeleksi 19 Calon Hakim Agung

Kompas.com - 03/12/2012, 10:47 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial tengah menyeleksi 19 calon hakim agung. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundangan, Komisi Yudisial akan mengirim 15 nama yang lolos seleksi ke DPR  untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Selanjutnya dari DPR  akan dipilih empat nama untuk mengisi posisi hakim agung di Mahkamah Agung. Namun bisa saja, kuota 15 nama yang akan dikirim ke DPR oleh Komisi Yudisial (KY) tak terpenuhi.

Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar mengatakan, KY tetap menjadikan kualitas dan integritas calon sebagai ukuran utama, bukan kuota. "Jadi tidak menutup kemungkinan untuk seleksi saat ini, jumlah yang lulus tidak sesuai kuota," kata Asep.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan mendesak KY agar tak asal memenuhi kuota 15 nama calon hakim agung yang dikirim ke DPR. Koalisi menilai, setidaknya lebih dari empat nama calon hakim agung yang tak sesuai kriteria sehingga tak layak lolos.

Padahal, KY tengah menyeleksi 19 nama dan kuota yang harus dikirim 15 nama, sehingga mestinya mereka akan mengeliminir empat nama calon hakim agung.

Masalahnya, menurut Koalisi Pemantau Peradilan, lebih dari empat nama calon hakim agung yang tak sesuai kriteria untuk menjadi hakim agung.

Menurut Asep, sampai saat ini belum ada keputusan apa pun soal siapa saja nama calon hakim agung yang lolos seleksi di KY. "Rapat pleno kelulusan baru akan dilaksanakan Selasa besok," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com