Parpol Harus Sensitif Jender

Jakarta, Kompas - Partai politik sudah seharusnya mulai membangun komitmen yang kuat disertai kemauan politik untuk mendukung perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan jender. Parpol harus membenahi platform supaya lebih sensitif jender dan memberi kesempatan kepada kader perempuan untuk menduduki jabatan strategis parpol.

”Parpol juga harus memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan serta pelatihan pengembangan kapasitas kader perempuan,” papar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Luky Sandra Amalia, saat peluncuran buku Perempuan, Partai Politik dan Parlemen di auditorium LIPI Jakarta, Rabu (28/11).

Buku tersebut merupakan kumpulan beberapa hasil penelitian yang ditulis Nina Andriana, Sarah Nuraini Siregar, Syamsuddin Haris, Sri Yanuarti, Aisah Putri Budiatri, dan Luky Sandra Amalia.

Menurut Luky, ada dua persoalan perempuan dalam politik, yakni masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik dan masalah belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan.

Hal itu berangkat dari kenyataan bahwa parpol mencoba mengusung perspektif jender bukan untuk mengakomodasi perempuan, tetapi merupakan bagian dari caranya mempertahankan eksistensi partainya di tengah derasnya tuntutan aktivis perempuan yang didukung media massa.

Demikian pula halnya jabatan strategis parpol juga didominasi laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang menduduki posisi penting di parpol lebih disebabkan faktor kedekatan dengan petinggi parpol.

Faktor yang juga tidak kalah penting adalah persoalan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Artinya, tidak banyak perempuan yang mengetahui seluk-beluk dunia politik. Faktor lainnya, perempuan tidak mandiri secara finansial dan masih merasa terikat dengan kewajiban mengurus sektor domestik.

”Untuk itu perempuan harus bisa mengubah hambatan menjadi peluang. Perempuan harus membangun kapasitas dirinya supaya menempati posisi sebagai pemimpin,” papar Luky.

Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan, perbaikan parpol harus dilakukan perempuan dari dalam. ”Kalau perempuan baru mau masuk parpol jika parpolnya sudah sensitif jender, itu tidak akan pernah terjadi karena parpol didominasi laki-laki. Perempuan yang harus realistis, harus sadar akan fakta ini dan mengubah parpol jika sudah di dalam parpol,” katanya.

Menurut Eva, semula perempuan PDI-P hanya diletakkan/dikumpulkan di Komisi IX DPR. Kemudian, dia melobi pimpinan PDI-P dan kini perempuan PDI-P merata di hampir semua komisi. Tiap rapat kerja nasional atau rapat koordinasi nasional keputusan-keputusan partai diusahakan selalu sensitif jender.

Peneliti LIPI, Sri Yanuarti, mengatakan, Kaukus Perempuan Parlemen pun juga bisa memengaruhi kebijakan parlemen.

(lok)