Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Mega-JK Hanya Wacana, Tak Usah Ditanggapi

Kompas.com - 27/11/2012, 13:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar enggan mengomentari wacana pencalonan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Duet keduanya dinilai hanya sebatas wacana.  Golkar belum berhitung secara politik.

"Karena itu wacana. Namanya juga wacana, kalau kami mau menanggapi itu berarti kami juga berwacana. Saya selaku ketua partai tidak mau berwacana, silakan saja publik berwacana," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ade mengatakan, mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden adalah hak setiap warga negara. Golkar, lanjutnya, tidak merasa khawatir dengan pencalonan Mega-JK yang memiliki popularitas lebih tinggi dibandingkan capres yang diusung Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie. Ade juga mengaku belum melakukan kalkulasi politik kekuatan Mega-JK.

"Takut mubazir sekarang, itu baru wacana kalau ini keputusan baru dibahas," ucapnya lagi.

Ia menyatakan optimistis dengan pencalonan Ical meski banyak survei yang menempatkan Ical di bawah JK. "Kami punya hitung-hitungan sendiri soal itu. Seperti Obama yang awalnya rendah, tapi terpilih juga," katanya.

Terkait dengan status keanggotaan JK di Golkar, Ade menuturkan tidak ada mekanisme khusus yang mengatur kader yang akan mencalonkan diri dalam pilpres bersama partai lain.

"Dia (JK) bukan pengurus. Kalau pengurus pasti dipecat, tapi kalau kader dipecat emang bisa jadi kadir? Ha-ha-ha," ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meski tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," terangnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDI-P sudah meminangnya menjadi cawapres.

"Itu masih masalah ke depanlah," katanya.

Baca juga:
JK Tak Keberatan Duet dengan Megawati

Berita terkait politik menjelang 2014 bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Nasional
    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

    Nasional
    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

    Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

    Nasional
    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Nasional
    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Nasional
    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Nasional
    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    Nasional
    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Nasional
    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Nasional
    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

    Nasional
    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Nasional
    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com