Hasrat Pemekaran Terus Bergulir

Bandung, Kompas - Pemekaran daerah cenderung menjadi bahan permainan elite politik untuk menjadi bupati/wali kota sebagai raja-raja kecil. Meskipun sempat ada moratorium pemekaran, aspirasi di kalangan elite politik dan masyarakat di Jawa Barat masih terus bergulir.

”Terakhir muncul usulan pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Padahal, pemekaran Kota dan Kabupaten Tasikmalaya 2001 menyisakan persoalan aset,” ujar praktisi Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Supardiono Sobirin, Rabu (21/11) di Bandung.

Ketua Dewan Pembina DPKLTS Solihin GP mengatakan, raja-raja kecil itu tidak tunduk atau tidak mau dikoordinasi oleh gubernur. Buktinya, mereka cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam secara semena-mena tanpa memperhatikan kaidah konservasi secara regional. Malah ada keinginan kuat membentuk provinsi Cirebon.

Menurut kajian DPKLTS, pemekaran Tasikmalaya menjadi kota dan kabupaten 11 tahun lalu merupakan contoh pemekaran gagal. Pemekaran kebablasan itu bisa dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang kurang dari 50 persen. Tasikmalaya, yang kurang dari 15 persen, sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memisahkan diri dan malah menjadi beban pusat.

Ironisnya, yang terjadi pascapemekaran adalah pembangunan infrastruktur cenderung tidak memperhatikan lagi wawasan lingkungan berdasarkan ekosistem.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Dede Mariana, menjelaskan, di Jawa Barat, sejak reformasi telah terbentuk enam daerah otonom baru, tetapi hanya dua yang terbentuk murni melalui proses bottom up (dari masyarakat), yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran. Pangandaran baru disahkan undang-undangnya tahun ini. Empat daerah lainnya konsekuensi dari peningkatan status kota administratif.

Menurut Dede Mariana yang juga Ketua Kajian Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan, tuntutan pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak semata-mata berdimensi politis. Namun, ada kebutuhan untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperpendek rentang kendali.

Pengamat politik dari Lingkar Studi Peradaban Tasikmalaya Maulana Jannah mengatakan, calon daerah pemekaran harus jeli memetakan potensi dan kemampuan menyelesaikan masalah untuk mengurangi dampak negatif setelah pemekaran. (CHE/DMU)