Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memberikan waktu tiga hari supaya Sekretaris Kabinet Dipo Alam membuka identitas ketua fraksi yang melakukan kongkalikong untuk mengamankan anggaran. Namun, hingga kini, Dipo belum juga mau mengungkapnya.

PKS pun mempertanyakan niatan Dipo untuk membersihkan praktik kongkalikong antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sejak awal saya sudah tegaskan, publik boleh menilai soal keseriusan beliau (Dipo Alam) untuk bongkar kongkalikong di BUMN dan kementerian. Apa hambatannya? Beliau kan sudah berani sebut ketua fraksi lalu lapor ke KPK. Giliran diminta siapa ketua fraksi tidak juga diungkap," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Rabu (21/11/2012), di Jakarta.

Hidayat mengatakan, dirinya yakin Dipo sebenarnya memiliki data yang kuat sehingga berani melontarkan pernyataan yang secara tidak langsung menyudutkan semua ketua fraksi yang ada di DPR tersebut.

"Kalau sudah punya data, apa hambatannya? Kalau beliau sudah berani ke KPK, siapa yang ditakuti?" ucap Hidayat.

Saat ini, lanjutnya, banyak tokoh yang meminta agar Dipo Alam mengungkapkan identitas ketua fraksi itu. Sebagai ketua fraksi, Hidayat mengaku tidak kebakaran jenggot karena merasa yakin dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Dipo.

Tetapi, pernyataan Dipo ini justru berpotensi membuat kondisi politik semakin panas. Hidayat pun mempertanyakan niat Dipo membongkar kongkalikong.

"Apa mungkin pernyataan Pak Dipo ini hanya untuk menjadi populer yang mau melapor kalau dipanggil Badan Kehormatan DPR. Ini menjadi aneh kenapa harus menunggu dipanggil, saat memunculkan ada ketua fraksi yang bermain beliau juga tidak minta izin. Ini politik tidak bagus, politik sebar fitnah," tutur Hidayat.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian.

Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.