Warga Tak Merasakan Kesejahteraan

Jakarta, Kompas - Pemekaran daerah tetap saja dilakukan dengan dalih mendekatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, pembentukan daerah otonom baru sepanjang 1999-2008 tidak sesuai harapan.

Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, meskipun dimekarkan sejak 15 tahun lalu, tetap dihinggapi persoalan ketimpangan pembangunan. Banyak warga belum merasakan kesejahteraan akibat kesenjangan infrastruktur.

Ari Suharso (31), warga Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Minggu (18/11), bercerita, sejak lama warga mendambakan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai ke wilayah di ujung timur Tulang Bawang ini.

Kondisi jalan dari Simpang Penawar di jalan lintas timur Sumatera menuju ke Rawajitu Timur sejauh 69 kilometer saat ini hancur. Nyaris tidak pernah tersentuh perbaikan. Untuk melintasi jalur ini diperlukan waktu lima jam. Padahal, jika kondisinya baik, jalur itu bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam.

Menurut Ibrahim, warga Kampung Bogatama, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, jalan poros yang menghubungkan sentra sawit dan industri tambak udang Dipasena ini terakhir diperbaiki pada 1996, sebelum Kabupaten Tulang Bawang berdiri. ”Pernah ada perbaikan kecil pada 2007. Namun, tiga hari kemudian aspalnya rusak lagi,” katanya.

Geliat pembangunan fisik sangat lambat di daerah-daerah itu. Sebagian daerah belum teraliri listrik. Wilayah ini dikenal berpenduduk miskin terbesar di Tulang Bawang dan Lampung.

Mustopo, warga Rawapitu yang juga petani sawit, bercerita, banyak petani sawit bangkrut akibat lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur. Harga tandan buah segar sawit jatuh, hanya Rp 250- Rp 300 per kilogram. Petani terjerat lintah darat. ”Jalan hancur, hasil pertanian kami dihargai sangat murah. Sebab, biaya operasional (transportasi) jadi tinggi. Petani jadi malas menanam,” tuturnya.

Pada 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan lagi menjadi tiga, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Serupa dengan daerah induknya, isu infrastruktur dan pengentasan warga miskin masih menjadi persoalan klise. Akibat kemiskinan dan kesenjangan akses sumber daya, wilayah ini kerap dilanda konflik.

Di Kepulauan Riau, sejak berdiri September 2002, lebih dari 150.000 penduduknya tergolong miskin. Infrastruktur, terutama listrik dan air bersih, belum tersedia optimal di enam dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Bahkan, Natuna dan Anambas yang kaya migas kerap kesulitan listrik karena pembangkit tidak mendapat bahan bakar.

Di Sulawesi Barat, yang berdiri tujuh tahun silam, bidang transportasi dan infrastruktur memang tumbuh, tetapi pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dirasa sejumlah kalangan masih belum optimal.