Kompas.com - 16/11/2012, 06:20 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Oleh Saldi Isra

Belum lagi berakhir perdebatan sekitar kontroversi grasi kepada Schapelle Corby, terpidana narkoba 20 tahun penjara warga negara Australia, masyarakat kembali terenyak menerima berita pemberian hak yang sama bagi terpidana mati perdagangan narkoba, Meirika Franola alias Ola. Meski baru terungkap, grasi kepada Ola lebih dulu diberikan dibandingkan dengan Corby.

Diberitakan, pemberian grasi kepada Ola terkuak ke permukaan setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat me- nangkap penyelundup sabu 775 gram, berinisial NA, dari India ke Indonesia melalui Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (4/10). Dari hasil penyelidikan BNN, kuat dugaan, Ola otak di balik penyelundupan barang haram itu (Kompas, 6/11).

Dalam hitungan waktu sejak pemberian grasi (26/10/2011), dengan tertangkapnya NA yang hanya berjarak setahun lebih, Ola bermetamorfosis dari seorang kurir yang, menurut kalangan Istana, tak tahu apa-apa menjadi pengendali dari dalam tahanan. Oleh fakta itu, sampai berbusa pun mulut kalangan Istana menjelaskan bahwa grasi yang diberikan dilakukan dengan pertimbangan matang dan sangat selektif, tak mudah masyarakat menerimanya.

Pertimbangan MA

Sebagai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, grasi tak seutuhnya diten- tukan oleh presiden. Bersama dengan hak memberikan rehabilitasi, konstitusi meng- amanatkan bahwa dalam pemberian grasi, presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Ketidakutuhan serupa juga berlaku dalam memberi amnesti dan abolisi yang, dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Apabila dilacak dari UUD 1945, adanya syarat bahwa dalam pemberian grasi, presiden memperhatikan pertimbangan MA baru muncul sejak Perubahan Pertama UUD 1945 (1999). Sebelum perubahan itu, hak presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tak memerlukan pertimbangan dari lembaga negara lain. Dengan desain UUD 1945 setelah perubahan, pertimbangan MA menjadi hal penting yang harus diperhatikan presiden dalam memberikan grasi. Jika diletakkan dalam bingkai hubungan antarlembaga negara, kelirulah mengatakan bahwa pertimbangan MA tak mengikat presiden.

Sebagai sebuah pilihan yang dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, pertimbangan MA dapat dikatakan menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimanapun grasi adalah tindakan pengampunan yang diberikan presiden berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Karena implikasi yang mungkin muncul dari pemberian grasi, Pasal 4 Ayat (1) UU No 22/2002 tentang Grasi menyatakan: presiden berhak mengabulkan/menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan MA.

Dengan adanya frasa ”setelah mendapat pertimbangan MA”, pertimbangan itu menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan grasi. Dalam konteks itu, ketika MA berpendapat bahwa permohon- an grasi yang diajukan Ola tidak memiliki cukup alasan untuk dikabulkan (Kompas, 13/10), mengapa presiden tetap memberikan grasi? Karena itu, tidaklah berlebihan kalau ada sejumlah pihak yang mengata- kan bahwa upaya meminta pertimbangan kepada MA hanya formalitas belaka. Bahkan, boleh jadi, Istana telah memiliki ”sikap” sebelum mengajukan pertimbangan kepada MA.

Sebagai kasus yang sejak tingkat pengadilan negeri sampai peninjauan kembali ditangani dalam lingkungan MA, dapat di- pastikan lembaga ini memiliki informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan para pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, begitu presiden memilih sikap yang berbeda dengan MA, tak dapat dipersalahkan bila sejumlah pihak berpandangan kemungkinan mafia narkoba menyusup ke lingkungan Istana.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

    Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

    Nasional
    Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

    Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

    Nasional
    Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

    Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

    Nasional
    Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

    Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

    Nasional
    Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

    Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

    Nasional
    ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

    ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

    Nasional
    Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

    Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

    Nasional
    KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

    KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

    Nasional
    Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

    Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

    Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

    Nasional
    Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

    Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

    Nasional
    Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

    Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

    Nasional
    Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

    Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

    Nasional
    Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

    Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

    Nasional
    Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

    Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.