Dahlan Klarifikasi Terkait Inefisiensi PLN

JAKARTA, KOMPAS.com -   Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memenuhi panggilan Panitia Kerja Listrik Komisi VII DPR RI. Dalam pertemuan itu, Dahlan memberikan keterangan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai inefisiensi di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 37,6 triliun selama tahun 2009 dan tahun 2010 silam.  

Menurut Dahlan, temuan BPK mengenai inefisiensi di PLN selama tahun 2009 dan 2010, terkait energi primer-gas bumi, kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar yang lebih mahal dari gas sebesar Rp 17,9 triliun di tahun 2009 dan Rp 19,7 triliun di tahun 2010.  

"Jadi BPK menyebutkan, penyebab inefisiensi itu bukan karena korupsi, tetapi karena tidak tersedianya gas, sehingga PLN harus menggunakan minyak solar yang lebih mahal," kata dia.

Untuk mengatasi semua itu, BPK memberikan 18 rekomendasi ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas 7 buah, kepada Menteri ESDM 4 buah, kepada direksi PGN (3 buah), kepada Menteri BUMN (1 buah), dan kepada PT Regas (1 buah).  

"Rekomendasi untuk PLN hanya satu buah yang bunyinya agar PLN mempercepat pembangunan terminal terapung penerima gas (FSRU) atau gas alam terkompresi di Bali," kata dia. Dalam paparan BPK itu juga disebutkan, temuan BPK itu tidak mengindikasikan adanya penyimpangan dalam masalah itu.  

Dahlan menegaskan, saat menjabat sebagai Dirut PLN, ia telah berulang kali menyatakan bahwa sebagian pembangkit listrik milik PLN "salah makan", atau yang seharusnya menggunakan bahan bakar gas, tetapi terpaksa memakai bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini terjadi karena PLN mengalami kekurangan pasokan gas untuk pembangkit listrik.   "Saya telah meminta kepada pemerintah dan BP Migas untuk mengalokasikan gas bagi pembangkit listrik milik PLN, tetapi ternyata belum mencukupi kebutuhan gas bagi pembangkit milik PLN," kata dia menambahkan.

Pihaknya juga telah menjajaki impor gas dari Timur Tengah tetapi karena terjadi ketegangan politik di negara itu maka pihaknya urung mengimpor gas dari negara itu.